Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Hasil audit pengelolaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang akan diserahkan melalui sidang paripurna DPRD, dinilai sebagai terobosan maju oleh lembaga tersebut.
Hal itu diungkapkan Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Jumat, di Gorontalo, yang memuji terobosan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk semakin transparan terhadap hasil audit pihak BPK RI.
"Ini terobosan maju dan pertanda baik mengingat jalannya sidang paripurna selalu disiarkan langsung melalui media elektronik di daerah ini, sehingga secara transparan dapat diketahui masyarakat hingga di pelosok wilayah, khususnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan dan aset daerah," ujar bupati.
Ia mengungkapkannya pada penyerahan laporan hasil audit pemeriksaan keuangan daerah dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, bersama Ketua DPRD setempat Nurjanah Yusuf didampingi Kepala Dinas Keuangan, Kepala Bappeda dan Inspektur Wilayah.
Bupati mengaku, telah menandatangani penyerahan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah ini, dilanjutkan dengan pertemuan bersama untuk membahas penyerahan hasil tersebut yang akan diparipurnakan oleh DPRD.
"Meski hasilnya masih sangat dirahasiakan, namun optimisme untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus terpatri," kata bupati.
Lanjut kata ia, terobosan tersebut diyakini semakin mendekatkan pihak BPK RI dengan pemerintah daerah juga dengan seluruh aparat penyelenggara pemerintahan daerah. "Tentunya dalam koridor yang jelas dan tidak menyimpang," ungkapnya.
Terkait laporan pengelolaan keuangan daerah, bupati optimis bisa meraih target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebab berbagai upaya pembenahan terus dilakukan termasuk pengelolaan aset daerah yang terus disempurnakan, baik pencatatan administrasi maupun pembuktian fisik.
Predikat WTP sangat penting diraih kata bupati, sebab tidak hanya akan mendapatkan "reward" melalui peningkatan anggaran dari pemerintah pusat.
Namun yang terpenting adalah tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengelola anggaran dengan pengalokasian yang tepat kelola, tepat sasaran dan tepat manfaat.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Hal itu diungkapkan Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Jumat, di Gorontalo, yang memuji terobosan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk semakin transparan terhadap hasil audit pihak BPK RI.
"Ini terobosan maju dan pertanda baik mengingat jalannya sidang paripurna selalu disiarkan langsung melalui media elektronik di daerah ini, sehingga secara transparan dapat diketahui masyarakat hingga di pelosok wilayah, khususnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan dan aset daerah," ujar bupati.
Ia mengungkapkannya pada penyerahan laporan hasil audit pemeriksaan keuangan daerah dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, bersama Ketua DPRD setempat Nurjanah Yusuf didampingi Kepala Dinas Keuangan, Kepala Bappeda dan Inspektur Wilayah.
Bupati mengaku, telah menandatangani penyerahan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah ini, dilanjutkan dengan pertemuan bersama untuk membahas penyerahan hasil tersebut yang akan diparipurnakan oleh DPRD.
"Meski hasilnya masih sangat dirahasiakan, namun optimisme untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus terpatri," kata bupati.
Lanjut kata ia, terobosan tersebut diyakini semakin mendekatkan pihak BPK RI dengan pemerintah daerah juga dengan seluruh aparat penyelenggara pemerintahan daerah. "Tentunya dalam koridor yang jelas dan tidak menyimpang," ungkapnya.
Terkait laporan pengelolaan keuangan daerah, bupati optimis bisa meraih target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebab berbagai upaya pembenahan terus dilakukan termasuk pengelolaan aset daerah yang terus disempurnakan, baik pencatatan administrasi maupun pembuktian fisik.
Predikat WTP sangat penting diraih kata bupati, sebab tidak hanya akan mendapatkan "reward" melalui peningkatan anggaran dari pemerintah pusat.
Namun yang terpenting adalah tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengelola anggaran dengan pengalokasian yang tepat kelola, tepat sasaran dan tepat manfaat.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015