Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menerapkan layanan pemerintahan secara digital dan "Smart Government" hingga tingkat desa di daerah itu.
Sekretaris Daerah Pemkab Bone Bolango Ishak Ntoma di Gorontalo, Kamis, mengatakan pemerintahan yang cerdas tidak boleh hanya kabupaten yang menonjol atau hanya di tingkat ibu kota kabupaten.
Akan tetapi, kata dia, harus meliputi semua strata pemerintahan, dari tingkat atas hingga dusun.
"Hal ini bertujuan agar masyarakat benar-benar memahami, menghayati, dan bisa mengimplementasikan apa yang disebut dengan pemerintahan yang digital maupun pemerintahan 'smart' (pintar). Karena pemerintahan 'smart', maka perangkatnya sudah harus memenuhi digitalisasi, makanya perangkat lunak dan perangkat keras itu juga harus disiapkan," ujarnya.
Ia mengungkapkan manusia memiliki tiga potensi diri, termasuk untuk tingkat kecerdasannya juga harus dibangun, yakni kecerdasan intelektual, spritual, dan emosional.
"Jika ketiga kecerdasan ini ada di manusia, SDM aparatur desa, maka dengan mengelola pemerintahan yang 'smart' mereka akan lebih mudah. Pastinya mereka akan gunakan teknologi itu untuk kepentingan pelayanan publik, untuk kepentingan kemaslahatan umat, dan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan," kata dia.
Kepala Diskominfo Bone Bolango Sugondo Makmur mengatakan pada 2020 pihaknya mulai menyosialisasikan rencana itu ke seluruh desa yang akan menuju desa digitalisasi.
Dia menjelaskan konsep ini dibangun dalam rangka menuju Desa Digitalisasi pada 2023.
Oleh karena akan ada kenaikan Dana Desa, kata dia, tetapi pemanfaatannya diarahkan ke masalah digitalisasi desa.
"Kita harus mempersiapkan diri, dan Bone Bolango itu sangat siap. Apalagi sudah ada beberapa desa yang telah menjadi desa digital hingga saat ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
Sekretaris Daerah Pemkab Bone Bolango Ishak Ntoma di Gorontalo, Kamis, mengatakan pemerintahan yang cerdas tidak boleh hanya kabupaten yang menonjol atau hanya di tingkat ibu kota kabupaten.
Akan tetapi, kata dia, harus meliputi semua strata pemerintahan, dari tingkat atas hingga dusun.
"Hal ini bertujuan agar masyarakat benar-benar memahami, menghayati, dan bisa mengimplementasikan apa yang disebut dengan pemerintahan yang digital maupun pemerintahan 'smart' (pintar). Karena pemerintahan 'smart', maka perangkatnya sudah harus memenuhi digitalisasi, makanya perangkat lunak dan perangkat keras itu juga harus disiapkan," ujarnya.
Ia mengungkapkan manusia memiliki tiga potensi diri, termasuk untuk tingkat kecerdasannya juga harus dibangun, yakni kecerdasan intelektual, spritual, dan emosional.
"Jika ketiga kecerdasan ini ada di manusia, SDM aparatur desa, maka dengan mengelola pemerintahan yang 'smart' mereka akan lebih mudah. Pastinya mereka akan gunakan teknologi itu untuk kepentingan pelayanan publik, untuk kepentingan kemaslahatan umat, dan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan," kata dia.
Kepala Diskominfo Bone Bolango Sugondo Makmur mengatakan pada 2020 pihaknya mulai menyosialisasikan rencana itu ke seluruh desa yang akan menuju desa digitalisasi.
Dia menjelaskan konsep ini dibangun dalam rangka menuju Desa Digitalisasi pada 2023.
Oleh karena akan ada kenaikan Dana Desa, kata dia, tetapi pemanfaatannya diarahkan ke masalah digitalisasi desa.
"Kita harus mempersiapkan diri, dan Bone Bolango itu sangat siap. Apalagi sudah ada beberapa desa yang telah menjadi desa digital hingga saat ini," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020