Bekasi, (ANTARA GORONTALO) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti meminta anggotanya yang menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengundurkan diri dari institusi kepolisian.
"Kalau masih aktif (sebagai anggota polisi) harus mengundurkan diri dari Polri," katanya di Bekasi.
Menurut dia, Polri hanya bersifat mendorong anggotanya yang dinilai punya kompetensi dalam penyidikan, kerja sama, penegakan hukum, dan integritas cukup bagus untuk tampil sebagai seorang pemimpin.
"Kami dorong untuk bisa mendaftar jadi pimpinan KPK," katanya.
Menurut dia, institusi Polri dalam hal itu hanya mendorong anggotanya yang berkualitas untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
"Karena itu hak masing-masing individu, bukan hak institusi. Kalau yang bersangkutan mendaftar, tentu Polri akan mendorong. Jadi tidak terkait institusi," katanya.
Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan ada dua anggota Polri aktif yang diusulkan maju menjadi calon pimpinan KPK selanjutnya.
Kompolnas meyakini bahwa kedua anggota yang dikirim Mabes Polri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK dan masih dirahasiakan namanya tersebut tidak akan independen jika baju kepolisiannya tidak ditanggalkan.
Sementara itu, hingga saat ini terdapat 72 orang pendaftar seleksi calon pimpinan KPK dan Panitia Seleksi akan melakukan penjaringan hingga ke daerah-daerah mulai pekan depan.
Beberapa hal yang terkait dalam proses sosialisasi mencakup mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah.
Kegiatan penjaringan tersebut akan diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat sipil antikorupsi, seperti Transparency International Indonesia (TII), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Kalau masih aktif (sebagai anggota polisi) harus mengundurkan diri dari Polri," katanya di Bekasi.
Menurut dia, Polri hanya bersifat mendorong anggotanya yang dinilai punya kompetensi dalam penyidikan, kerja sama, penegakan hukum, dan integritas cukup bagus untuk tampil sebagai seorang pemimpin.
"Kami dorong untuk bisa mendaftar jadi pimpinan KPK," katanya.
Menurut dia, institusi Polri dalam hal itu hanya mendorong anggotanya yang berkualitas untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
"Karena itu hak masing-masing individu, bukan hak institusi. Kalau yang bersangkutan mendaftar, tentu Polri akan mendorong. Jadi tidak terkait institusi," katanya.
Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan ada dua anggota Polri aktif yang diusulkan maju menjadi calon pimpinan KPK selanjutnya.
Kompolnas meyakini bahwa kedua anggota yang dikirim Mabes Polri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK dan masih dirahasiakan namanya tersebut tidak akan independen jika baju kepolisiannya tidak ditanggalkan.
Sementara itu, hingga saat ini terdapat 72 orang pendaftar seleksi calon pimpinan KPK dan Panitia Seleksi akan melakukan penjaringan hingga ke daerah-daerah mulai pekan depan.
Beberapa hal yang terkait dalam proses sosialisasi mencakup mengidentifikasi tantangan dan agenda pemberantasan korupsi di daerah.
Kegiatan penjaringan tersebut akan diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat sipil antikorupsi, seperti Transparency International Indonesia (TII), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015