Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan 90 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Sabtu, meminta semua pihak terkait untuk segera mendata masyarakat agar data KPM tidak tumpang tindih.
“Data penerimanya harus jelas. Jadi misalnya yang dapat BLT catat, yang dapat PKH catat, sisanya yang tidak dapat apa-apa tapi terdampak COVID-19 itu yang jadi target kami di bansos untuk 90 ribu KPM itu,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge mengatakan bansos tahun 2021 disalurkan melalui program NKRI peduli. Bansos untuk mengakomodir masyarakat yang tidak pernah mendapatkan bantuan seperti PKH, BLT, BST, maupun dari dana desa.
“Warga miskin dan juga yang terdampak pandemi seperti pengemudi bentor, tukang cuci, supir angkot, dan yang di PHK dari pekerjaannya. Nah mereka ini yang menjadi prioritas kita, mendapatkan bantuan dari program bansos provinsi ini,” ujarnya.
Risjon menjelaskan bahwa untuk mendapatkan data-data penerima tersebut, pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Sosial kabupaten dan kota.
“Data mereka sudah kami pisahkan yang mana penerima BLT, mana penerima BST, maupun PKH. Jadi tidak akan ada lagi yang tumpang tindih atau dobel menerima, semua sudah tercatat,” tambahnya.
Berdasarkan data dinas sosial, bansos untuk 90 ribu KPM itu dianggarkan sekitar 18 miliar rupiah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Sabtu, meminta semua pihak terkait untuk segera mendata masyarakat agar data KPM tidak tumpang tindih.
“Data penerimanya harus jelas. Jadi misalnya yang dapat BLT catat, yang dapat PKH catat, sisanya yang tidak dapat apa-apa tapi terdampak COVID-19 itu yang jadi target kami di bansos untuk 90 ribu KPM itu,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge mengatakan bansos tahun 2021 disalurkan melalui program NKRI peduli. Bansos untuk mengakomodir masyarakat yang tidak pernah mendapatkan bantuan seperti PKH, BLT, BST, maupun dari dana desa.
“Warga miskin dan juga yang terdampak pandemi seperti pengemudi bentor, tukang cuci, supir angkot, dan yang di PHK dari pekerjaannya. Nah mereka ini yang menjadi prioritas kita, mendapatkan bantuan dari program bansos provinsi ini,” ujarnya.
Risjon menjelaskan bahwa untuk mendapatkan data-data penerima tersebut, pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Sosial kabupaten dan kota.
“Data mereka sudah kami pisahkan yang mana penerima BLT, mana penerima BST, maupun PKH. Jadi tidak akan ada lagi yang tumpang tindih atau dobel menerima, semua sudah tercatat,” tambahnya.
Berdasarkan data dinas sosial, bansos untuk 90 ribu KPM itu dianggarkan sekitar 18 miliar rupiah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021