Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), untuk mewujudkan program satu kecamatan satu sekolah unggulan tingkat SMA/SMK.
Menurutnya hal itu penting agar kualitas pendidikan Gorontalo merata dan tidak menumpuk di perkotaan.
“Tolong pak kadis dirancang di setiap kecamatan ada sekolah yang jadi unggulan. Baik itu kualitas gurunya dan fasilitasnya, harus sama dengan sekolah unggulan di kota. Agar tidak ada yang berebut masuk ke SMA 1 dan SMA 3 di Kota Gorontalo karena dianggap sekolah favorit,” kata Rusli saat meresmikan gedung dan sarana prasarana (sarpras) di SMK Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Selasa.
Ia berasumsi penumpukan siswa di perkotaan, disebabkan kurang meratanya kualitas guru dan sarpras di tiap kecamatan.
Bahkan setiap awal tahun pelajaran, dinas harus berurusan dengan orang tua siswa yang memaksa masuk ke SMA favorit, padahal sekarang sudah diatur dengan sistem rayon.
“Contohnya SMA 1 Kota Gorontalo. Setiap penerimaan siswa baru mereka itu memaksa, bahkan ada yang datang ke rumah saya minta anaknya masuk di situ. Ada yang mengaku keluarga, tim sukses dan lain-lain. Ini yang harus kita atur,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbudpora Yosef P. Koton mengklaim pemerataan dan perluasan akses pendidikan SMA/SMK di Provinsi Gorontalo sudah jauh lebih baik.
Hanya tersisa 10 kecamatan di empat kabupaten yang belum memiliki sekolah tingkat SMA/SMK.
“Alhamdulillah saat rapat pimpinan OPD, gubernur memerintahkan saya untuk mengusulkan anggaran tambahan dan sudah saya usulkan ke Sekda,” jelasnya.
Dari aspek sarpras SMK di Provinsi Gorontalo, Yosef menyebut telah masuk 10 besar daerah kategori cukup baik mutu sarprasnya.
Meski demikian, jika mengacu laporan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), baru berada pada level 5.
“Data LPMP menyebutkan baru ada 20 dari 132 sekolah yang mencapai SNP, sisanya berada pada level SNP 1 sampai 4. Oleh karena itu masih membutuhkan arahan dan perhatian yang lebih," tambahnya.
Gubernur berkunjung ke SMK Dungaliyo untuk meresmikan pekerjaan fisik tahun anggaran 2020.
Gorontalo mendapatkan total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp22,34 miliar.
Ada juga pembiayaan melalui APBD sebesar Rp8,8 miliar, yang terdiri dari ruang praktik, laboratorium, pengadaan media pembelajaran/alat praktik, dan alat peraga.
Dana tersebut belum termasuk untuk tingkat SMA dan SLB.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Menurutnya hal itu penting agar kualitas pendidikan Gorontalo merata dan tidak menumpuk di perkotaan.
“Tolong pak kadis dirancang di setiap kecamatan ada sekolah yang jadi unggulan. Baik itu kualitas gurunya dan fasilitasnya, harus sama dengan sekolah unggulan di kota. Agar tidak ada yang berebut masuk ke SMA 1 dan SMA 3 di Kota Gorontalo karena dianggap sekolah favorit,” kata Rusli saat meresmikan gedung dan sarana prasarana (sarpras) di SMK Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Selasa.
Ia berasumsi penumpukan siswa di perkotaan, disebabkan kurang meratanya kualitas guru dan sarpras di tiap kecamatan.
Bahkan setiap awal tahun pelajaran, dinas harus berurusan dengan orang tua siswa yang memaksa masuk ke SMA favorit, padahal sekarang sudah diatur dengan sistem rayon.
“Contohnya SMA 1 Kota Gorontalo. Setiap penerimaan siswa baru mereka itu memaksa, bahkan ada yang datang ke rumah saya minta anaknya masuk di situ. Ada yang mengaku keluarga, tim sukses dan lain-lain. Ini yang harus kita atur,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbudpora Yosef P. Koton mengklaim pemerataan dan perluasan akses pendidikan SMA/SMK di Provinsi Gorontalo sudah jauh lebih baik.
Hanya tersisa 10 kecamatan di empat kabupaten yang belum memiliki sekolah tingkat SMA/SMK.
“Alhamdulillah saat rapat pimpinan OPD, gubernur memerintahkan saya untuk mengusulkan anggaran tambahan dan sudah saya usulkan ke Sekda,” jelasnya.
Dari aspek sarpras SMK di Provinsi Gorontalo, Yosef menyebut telah masuk 10 besar daerah kategori cukup baik mutu sarprasnya.
Meski demikian, jika mengacu laporan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), baru berada pada level 5.
“Data LPMP menyebutkan baru ada 20 dari 132 sekolah yang mencapai SNP, sisanya berada pada level SNP 1 sampai 4. Oleh karena itu masih membutuhkan arahan dan perhatian yang lebih," tambahnya.
Gubernur berkunjung ke SMK Dungaliyo untuk meresmikan pekerjaan fisik tahun anggaran 2020.
Gorontalo mendapatkan total Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp22,34 miliar.
Ada juga pembiayaan melalui APBD sebesar Rp8,8 miliar, yang terdiri dari ruang praktik, laboratorium, pengadaan media pembelajaran/alat praktik, dan alat peraga.
Dana tersebut belum termasuk untuk tingkat SMA dan SLB.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021