Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Ridwan Yasin mengatakan percepatan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan refocusing untuk penanganan COVID-19 menjadi prioritas pemerintah daerah.
Hal itu ia katakan usai mengikuti webinar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang sosialisasi percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan kemudahan investasi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berlangsung di ruang Tinepo kantor bupati, Rabu.
Webinar tersebut dipimpin langsung Sekjen Kemendagri, dihadiri Dirjen Bina Bangda dan Dirjen Bina Keuangan.
Ridwan mengatakan, dalam pertemuan tersebut menekankan percepatan pemanfaatan APBD dan APBN, serta penanggulangan ekonomi nasional (PEN).
Termasuk perubahan anggaran, dimana ditekankan bahwa setiap APBD baik provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan recofusing.
Jika di tingkat provinsi karena Kemendagri yang melakukan evaluasi maka sudah diberi ruang untuk melakukan recofusing.
Sementara untuk kabupaten/kota yang evaluasinya dilakukan oleh pemerintah provinsi masing-masing, maka cukup menyesuaikan hasil evaluasi yang ada dalam penjabaran APBD.
Namun di daerah itu kata dia, pihaknya masih akan mengecek apakah hasil evaluasi pemerintah provinsi memberi ruang kepada kabupaten/kota dapat melakukan recofusing tanpa menunggu surat dari Kemendagri.
Yang pasti katanya lagi, pihak Kemendagri menyampaikan bahwa recofusing perlu dilakukan dalam rangka penyesuaian penanganan COVID-19.
"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah ini akan dilakukan sebentar lagi, maka diperlukan anggaran untuk keperluan tersebut," katanya.
Vaksin Sinovac memang gratis katanya lagi, namun Dinas Kesehatan perlu melakukan "screening" yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
Kondisi itulah yang membuat daerah ini memerlukan anggaran, sehingga recofusing perlu dilakukan.
Disamping upaya percepatan merealisasikan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, katanya.
Terkait anggaran PEN, khusus Dinas Kesehatan telah mengajukan Rp15 miliar untuk penanganan COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Hal itu ia katakan usai mengikuti webinar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang sosialisasi percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan kemudahan investasi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berlangsung di ruang Tinepo kantor bupati, Rabu.
Webinar tersebut dipimpin langsung Sekjen Kemendagri, dihadiri Dirjen Bina Bangda dan Dirjen Bina Keuangan.
Ridwan mengatakan, dalam pertemuan tersebut menekankan percepatan pemanfaatan APBD dan APBN, serta penanggulangan ekonomi nasional (PEN).
Termasuk perubahan anggaran, dimana ditekankan bahwa setiap APBD baik provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan recofusing.
Jika di tingkat provinsi karena Kemendagri yang melakukan evaluasi maka sudah diberi ruang untuk melakukan recofusing.
Sementara untuk kabupaten/kota yang evaluasinya dilakukan oleh pemerintah provinsi masing-masing, maka cukup menyesuaikan hasil evaluasi yang ada dalam penjabaran APBD.
Namun di daerah itu kata dia, pihaknya masih akan mengecek apakah hasil evaluasi pemerintah provinsi memberi ruang kepada kabupaten/kota dapat melakukan recofusing tanpa menunggu surat dari Kemendagri.
Yang pasti katanya lagi, pihak Kemendagri menyampaikan bahwa recofusing perlu dilakukan dalam rangka penyesuaian penanganan COVID-19.
"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah ini akan dilakukan sebentar lagi, maka diperlukan anggaran untuk keperluan tersebut," katanya.
Vaksin Sinovac memang gratis katanya lagi, namun Dinas Kesehatan perlu melakukan "screening" yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
Kondisi itulah yang membuat daerah ini memerlukan anggaran, sehingga recofusing perlu dilakukan.
Disamping upaya percepatan merealisasikan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, katanya.
Terkait anggaran PEN, khusus Dinas Kesehatan telah mengajukan Rp15 miliar untuk penanganan COVID-19.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021