Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif Ph.D menyarankan pemerintah agar fokus pada mengatasi kerumunan-kerumunan massa yang terjadi di masyarakat untuk mencegah penularan kasus baru COVID-19 di Tanah Air.
"Yang paling pokok saat ini pemerintah fokus lah pada pencegahan atau melarang kerumunan. Karena itulah yang paling pokok," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Hal itu ia sampaikan karena saat ini masih banyak ditemukan kerumunan dalam jumlah besar sebagai contoh pesta pernikahan yang menimbulkan kerumunan.
Adanya kebijakan yang dibuat masing-masing daerah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat memang sudah bagus. Namun, hal itu harus didukung pula dengan pencegahan kerumunan massa.
Sebab, penularan COVID-19 tidak hanya terjadi di moda transportasi tetapi masalah utamanya terletak di kerumunan massa.
Ia menilai saat ini pemerintah tampak lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Seharusnya, dalam kondisi laju COVID-19 terus meningkat pemangku kepentingan fokus pada pencegahan kerumunan dulu.
Terkait kebijakan baru yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, Syahrizal berpendapat hal itu sebenarnya sudah terlambat namun tetap bisa dilaksanakan.
Seharusnya, PPKM skala mikro jauh-jauh hari sudah diterapkan pemerintah agar kasus penularan COVID-19 dapat ditekan.
"Dari awal saya sudah menganjurkan pelaksanaan PPKM skala mikro karena potensinya ada," katanya.
Potensi yang dimaksud ialah pelibatan bidan desa, bintara pembina desa (babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga tenaga penggerak desa.
Sumber daya manusia (SDM) tersebut dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan PPKM skala mikro. Selain itu, penguatannya dapat disokong oleh alokasi dana desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Yang paling pokok saat ini pemerintah fokus lah pada pencegahan atau melarang kerumunan. Karena itulah yang paling pokok," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Hal itu ia sampaikan karena saat ini masih banyak ditemukan kerumunan dalam jumlah besar sebagai contoh pesta pernikahan yang menimbulkan kerumunan.
Adanya kebijakan yang dibuat masing-masing daerah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat memang sudah bagus. Namun, hal itu harus didukung pula dengan pencegahan kerumunan massa.
Sebab, penularan COVID-19 tidak hanya terjadi di moda transportasi tetapi masalah utamanya terletak di kerumunan massa.
Ia menilai saat ini pemerintah tampak lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Seharusnya, dalam kondisi laju COVID-19 terus meningkat pemangku kepentingan fokus pada pencegahan kerumunan dulu.
Terkait kebijakan baru yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, Syahrizal berpendapat hal itu sebenarnya sudah terlambat namun tetap bisa dilaksanakan.
Seharusnya, PPKM skala mikro jauh-jauh hari sudah diterapkan pemerintah agar kasus penularan COVID-19 dapat ditekan.
"Dari awal saya sudah menganjurkan pelaksanaan PPKM skala mikro karena potensinya ada," katanya.
Potensi yang dimaksud ialah pelibatan bidan desa, bintara pembina desa (babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga tenaga penggerak desa.
Sumber daya manusia (SDM) tersebut dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan PPKM skala mikro. Selain itu, penguatannya dapat disokong oleh alokasi dana desa.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021