Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Elections and Strategic (IndEX) Research menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19 sebesar 70,9 persen, meningkat dibanding survei November 2020 yang sebesar 68,7 persen.
"Setahun pandemi COVID-19, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi meningkat," kata peneliti IndEX Research Hendri Kurniawan dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat.
Hasil survei IndEX terbaru tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik masih terus 'rebound' (meningkat) sejak posisi terendah pada Mei 2020 dengan tingkat kepuasan mencapai 64,7 persen.
Menurut dia, ketika wabah COVID-19 mulai muncul di Wuhan, China, dan merebak ke sejumlah negara, pemerintah Indonesia pun memperketat pintu keluar masuk lintas negara.
Pemerintah juga memulangkan WNI dari Tiongkok dan mempersiapkan rumah sakit darurat di Pulau Galang.
Pada saat itu Indonesia tengah memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, dan tingkat kepuasan publik mencapai 67,6 persen (pada Survei Februari 2020).
Ketika akhirnya Indonesia juga menghadapi pandemi, tingkat kepuasan turun menjadi 64,7 persen (hasil survei Mei 2020).
Begitu WHO mengumumkan status pandemi, rencana pemberlakuan karantina wilayah serta-merta membuat perekonomian seolah terhenti. Pemerintah akhirnya memutuskan opsi kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Meskipun tidak sepenuhnya menutup semua sektor ekonomi jika dilakukan lockdown, kata Hendri, dampak PSBB dirasakan memukul telak berbagai kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
"Bisa dibayangkan jika memutuskan lockdown, ekonomi akan benar-benar hancur," kata Hendri.
Seiring mulai dibukanya kembali kegiatan ekonomi dalam kebijakan new normal, tingkat kepuasan publik mulai bergerak naik menjadi 66,8 persen (pada survei Agustus 2020), atau masih di bawah sebelum pandemi.
"Ekonomi minus, dan Indonesia tengah memasuki resesi," ujarnya.
Namun, masyarakat tampaknya sudah bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dan optimisme akan hadirnya vaksin COVID-19.
"Tingkat kepuasan publik pun berhasil rebound menjadi 68,7 persen (pada survei November 2020)," kata Hendri.
Gelaran vaksinasi dimulai, di mana Presiden Jokowi menjadi orang pertama menerima suntikan. Pemerintah juga memastikan status vaksin Sinovac yang digunakan aman dengan mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.
Namun, pada survei yang dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2021, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi, yaitu 70,9 persen.
"Publik melihat Presiden Jokowi bekerja keras mengatasi pandemi dan berupaya memulihkan perekonomian, terbukti dari meningkatnya kepuasan masyarakat," kata Hendri menambahkan.
Namun, masih ada 23,8 persen responden yang menyatakan tidak puas dan tidak tahu/tidak jawab 5,3 persen.
Kendati demikian, perekonomian masih bergerak minus dan angka penambahan kasus COVID-19 masih cukup tinggi. Bahkan pemerintah memperketat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Jawa dan Bali, atau kini disebut sebagai PPKM mikro.
"Pemerintah harus mempercepat laju vaksinasi agar target membuka kembali seluruh kegiatan masyarakat bisa segera dilakukan, dan Indonesia keluar dari pandemi," tutur Hendri.
Survei Index Research dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2021 terhadap 1200 orang di seluruh provinsi di Indonesia melalui telepon.
Pemilihan responden yang dilakukan secara acak dari survei sebelumnya sejak tahun 2018 dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Setahun pandemi COVID-19, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi meningkat," kata peneliti IndEX Research Hendri Kurniawan dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat.
Hasil survei IndEX terbaru tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik masih terus 'rebound' (meningkat) sejak posisi terendah pada Mei 2020 dengan tingkat kepuasan mencapai 64,7 persen.
Menurut dia, ketika wabah COVID-19 mulai muncul di Wuhan, China, dan merebak ke sejumlah negara, pemerintah Indonesia pun memperketat pintu keluar masuk lintas negara.
Pemerintah juga memulangkan WNI dari Tiongkok dan mempersiapkan rumah sakit darurat di Pulau Galang.
Pada saat itu Indonesia tengah memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, dan tingkat kepuasan publik mencapai 67,6 persen (pada Survei Februari 2020).
Ketika akhirnya Indonesia juga menghadapi pandemi, tingkat kepuasan turun menjadi 64,7 persen (hasil survei Mei 2020).
Begitu WHO mengumumkan status pandemi, rencana pemberlakuan karantina wilayah serta-merta membuat perekonomian seolah terhenti. Pemerintah akhirnya memutuskan opsi kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Meskipun tidak sepenuhnya menutup semua sektor ekonomi jika dilakukan lockdown, kata Hendri, dampak PSBB dirasakan memukul telak berbagai kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
"Bisa dibayangkan jika memutuskan lockdown, ekonomi akan benar-benar hancur," kata Hendri.
Seiring mulai dibukanya kembali kegiatan ekonomi dalam kebijakan new normal, tingkat kepuasan publik mulai bergerak naik menjadi 66,8 persen (pada survei Agustus 2020), atau masih di bawah sebelum pandemi.
"Ekonomi minus, dan Indonesia tengah memasuki resesi," ujarnya.
Namun, masyarakat tampaknya sudah bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru dan optimisme akan hadirnya vaksin COVID-19.
"Tingkat kepuasan publik pun berhasil rebound menjadi 68,7 persen (pada survei November 2020)," kata Hendri.
Gelaran vaksinasi dimulai, di mana Presiden Jokowi menjadi orang pertama menerima suntikan. Pemerintah juga memastikan status vaksin Sinovac yang digunakan aman dengan mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM dan fatwa halal dari MUI.
Namun, pada survei yang dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2021, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi, yaitu 70,9 persen.
"Publik melihat Presiden Jokowi bekerja keras mengatasi pandemi dan berupaya memulihkan perekonomian, terbukti dari meningkatnya kepuasan masyarakat," kata Hendri menambahkan.
Namun, masih ada 23,8 persen responden yang menyatakan tidak puas dan tidak tahu/tidak jawab 5,3 persen.
Kendati demikian, perekonomian masih bergerak minus dan angka penambahan kasus COVID-19 masih cukup tinggi. Bahkan pemerintah memperketat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Jawa dan Bali, atau kini disebut sebagai PPKM mikro.
"Pemerintah harus mempercepat laju vaksinasi agar target membuka kembali seluruh kegiatan masyarakat bisa segera dilakukan, dan Indonesia keluar dari pandemi," tutur Hendri.
Survei Index Research dilakukan pada 25 Februari-5 Maret 2021 terhadap 1200 orang di seluruh provinsi di Indonesia melalui telepon.
Pemilihan responden yang dilakukan secara acak dari survei sebelumnya sejak tahun 2018 dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021