Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI karena dinilai telah menyelenggarakan kinerja pelayanan publik tahun 2020 dengan sangat baik.
Piagam penghargaan itu diserahkan Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI, Diah Natalisa, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango, Selasa.
Masing-masing pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bone Bolango merupakan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai A- atau kategori “Sangat Baik” dan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai B atau kategori “Baik”.
"Saat ini unit penyelenggara pelayanan publik, baik yang berasal dari Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah, sedang berlomba-lomba untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi," ujar Diah.
Menurutnya, jika sebelumnya citra pelayanan publik adalah banyaknya keluhan masyarakat tentang layanan pemerintah, mulai dari pelayanan yang masih dianggap belum optimal, lambat, berbelit-belit, dan tidak merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka gerakan transformatif pelayanan sudah dimulai.
Penyelenggara pelayanan semakin adaptif untuk mampu menjawab kebutuhan atau harapan masyarakat sehinkini gga tetap 'on the track' untuk mewujudkan citra pelayanan publik kelas dunia.
"Hari ini masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Hal itu, perlahan namun pasti, mulai diterapkan penyelenggara pelayanan, agar tercipta kebahagiaan publik dalam mengakses pelayanan yang diberikan," ucapnya.
Perubahan ini, menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar melakukan debirokratisasi, namun tetap berorientasi pada pelayanan, dengan sasaran pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima.
Perwujudan kualitas pelayanan prima dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, sehingga yang sulit menjadi mudah, dan yang rumit menjadi sederhana. "Dengan demikian, kinerja pelayanan publik dapat diukur dari seberapa baik pelayanan yang dirasakan masyarakat, dan seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Piagam penghargaan itu diserahkan Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI, Diah Natalisa, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango, Selasa.
Masing-masing pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bone Bolango merupakan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai A- atau kategori “Sangat Baik” dan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai B atau kategori “Baik”.
"Saat ini unit penyelenggara pelayanan publik, baik yang berasal dari Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah, sedang berlomba-lomba untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi," ujar Diah.
Menurutnya, jika sebelumnya citra pelayanan publik adalah banyaknya keluhan masyarakat tentang layanan pemerintah, mulai dari pelayanan yang masih dianggap belum optimal, lambat, berbelit-belit, dan tidak merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka gerakan transformatif pelayanan sudah dimulai.
Penyelenggara pelayanan semakin adaptif untuk mampu menjawab kebutuhan atau harapan masyarakat sehinkini gga tetap 'on the track' untuk mewujudkan citra pelayanan publik kelas dunia.
"Hari ini masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Hal itu, perlahan namun pasti, mulai diterapkan penyelenggara pelayanan, agar tercipta kebahagiaan publik dalam mengakses pelayanan yang diberikan," ucapnya.
Perubahan ini, menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar melakukan debirokratisasi, namun tetap berorientasi pada pelayanan, dengan sasaran pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima.
Perwujudan kualitas pelayanan prima dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, sehingga yang sulit menjadi mudah, dan yang rumit menjadi sederhana. "Dengan demikian, kinerja pelayanan publik dapat diukur dari seberapa baik pelayanan yang dirasakan masyarakat, dan seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021