Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin, mengungkapkan penyebab tertundanya penyaluran bantuan pangan bersubsidi kepada masyarakat.
Menurutnya bantuan pangan bersubsidi yang biasanya digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo belum bisa didistribusikan, karena kebijakan pengadaan komoditas bahan pokok yang harus ditender tahun 2021.
"Secara tertulis LKPP merekomendasikan untuk ditender, karena dananya sekitar Rp18 miliar. Jadi contohnya beras, gula dan lain-lain itu harus ditender. Ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang kami lakukan secara swakelola," ujarnya di Gorontalo.
Gubernur mengaku bahwa program pembagian sembako gratis itu sangat dinanti oleh masyarakat, terlebih di bulan Ramadhan.
Oleh karena itu, jika proses tender sudah selesai ia meminta bantuan 45 anggota DPRD untuk membagi-bagikan kepada konstituen tanpa memandang warna partai politik.
"Kami lagi carikan pola apa yang pas untuk distribusi. Saya targetkan kalau bisa Ramadhan dibagikan. Kalau boleh teman-teman di DPRD ambil bagian untuk membantu membagikannya," kata Rusli.
Kepala Dinas Sosial Muhamad Nadjamuddin menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan bahan pokok, secara regulasi harus merujuk ke rekomendasi LKPP yakni ditender.
"Saat ini dokumen lelang dan harga sudah di Biro Pengadaan, siap untuk dilelang," katanya.
Kendalanya ada beberapa komoditi seperti cabe, bawang merah dan bawang putih harganya fluktuatif dan sulit dilelang.
Terlebih lagi faktor daya tahan barang yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama.
Solusinya, kata dia, komoditi tersebut dihapus ditambahkan ke komoditas lain yang bisa dihitung secara pasti.
"Untuk cabe ini memang agak sulit karena harganya sangat tinggi. Pak gubernur usul menghilangkan komoditi ini dan ditambahkan ke komoditi lain, itu akan memudahkan kami untuk bisa ditender dan segera ada pemenangnya," jelas Nadjamuddin.
Kendala lainnya yang saat ini tengah diperbaiki pemprov yakni data penerima.
BPK merekomendasikan penerima bantuan adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di sisi lain, pemprov meminta penerima bantuan juga mengakomodir warga yang tidak masuk dalam DTKS, mengingat saat pandemi semua warga terdampak.
"Contoh para pedagang kaki lima, pengemudi bentor, pelaku pariwisata dan sebagainya itu kan sebagian tidak masuk dalam DTKS. Kurang lebih ada 90 ribu yang juga harus kami layani untuk diberikan sembako," urainya.
Ia mengungkapkan dari 130 ribu warga miskin yang masuk dalam DTKS, hanya sekitar 20 ribu yang tersentuh oleh program pemerintah pusat.
Selebihnya masih banyak yang belum tersentuh bantuan, sehingga pemprov berupaya mengakomodirnya melalui bantuan pangan bersubsidi.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Menurutnya bantuan pangan bersubsidi yang biasanya digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo belum bisa didistribusikan, karena kebijakan pengadaan komoditas bahan pokok yang harus ditender tahun 2021.
"Secara tertulis LKPP merekomendasikan untuk ditender, karena dananya sekitar Rp18 miliar. Jadi contohnya beras, gula dan lain-lain itu harus ditender. Ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang kami lakukan secara swakelola," ujarnya di Gorontalo.
Gubernur mengaku bahwa program pembagian sembako gratis itu sangat dinanti oleh masyarakat, terlebih di bulan Ramadhan.
Oleh karena itu, jika proses tender sudah selesai ia meminta bantuan 45 anggota DPRD untuk membagi-bagikan kepada konstituen tanpa memandang warna partai politik.
"Kami lagi carikan pola apa yang pas untuk distribusi. Saya targetkan kalau bisa Ramadhan dibagikan. Kalau boleh teman-teman di DPRD ambil bagian untuk membantu membagikannya," kata Rusli.
Kepala Dinas Sosial Muhamad Nadjamuddin menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan bahan pokok, secara regulasi harus merujuk ke rekomendasi LKPP yakni ditender.
"Saat ini dokumen lelang dan harga sudah di Biro Pengadaan, siap untuk dilelang," katanya.
Kendalanya ada beberapa komoditi seperti cabe, bawang merah dan bawang putih harganya fluktuatif dan sulit dilelang.
Terlebih lagi faktor daya tahan barang yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama.
Solusinya, kata dia, komoditi tersebut dihapus ditambahkan ke komoditas lain yang bisa dihitung secara pasti.
"Untuk cabe ini memang agak sulit karena harganya sangat tinggi. Pak gubernur usul menghilangkan komoditi ini dan ditambahkan ke komoditi lain, itu akan memudahkan kami untuk bisa ditender dan segera ada pemenangnya," jelas Nadjamuddin.
Kendala lainnya yang saat ini tengah diperbaiki pemprov yakni data penerima.
BPK merekomendasikan penerima bantuan adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Di sisi lain, pemprov meminta penerima bantuan juga mengakomodir warga yang tidak masuk dalam DTKS, mengingat saat pandemi semua warga terdampak.
"Contoh para pedagang kaki lima, pengemudi bentor, pelaku pariwisata dan sebagainya itu kan sebagian tidak masuk dalam DTKS. Kurang lebih ada 90 ribu yang juga harus kami layani untuk diberikan sembako," urainya.
Ia mengungkapkan dari 130 ribu warga miskin yang masuk dalam DTKS, hanya sekitar 20 ribu yang tersentuh oleh program pemerintah pusat.
Selebihnya masih banyak yang belum tersentuh bantuan, sehingga pemprov berupaya mengakomodirnya melalui bantuan pangan bersubsidi.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021