Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.
Penyerahan LKPJ dilakukan pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-45, Senin.
Rusli mengatakan selain sebagai dokumen evaluasi kerja, LKPJ Gubernur tahun 2020 juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah beserta realisasi target dan sasaran pembangunan.
"Kinerja pembangunan untuk tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia," jelasnya di Gorontalo.
Menurutnya Tahun 2020 ekonomi Gorontalo melambat 0,02 persen, sebagai dampak merebaknya wabah virus COVID-19.
Akibatnya berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya kebijakan social distancing, PSBB sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai COVID-19, hingga "refocusing" anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap perkekonomian daerah maupun nasional.
Ia menambahkan, di tengah situasi pandemi secara nasional tahun 2020 kemiskinan di Gorontalo naik sebesar 0,28 persen, dibanding angka sebelumnya 15,59 persen.
Namun angka itu dinilai masih cukup stabil dari target yang ditetapkan sebesar 15,86 hingga 15,18 persen.
Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 mencapai 4,28 persen, dari target 5,28 persen.
Sedangkan capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 sebesar 68,68 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 68,71 persen.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Penyerahan LKPJ dilakukan pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-45, Senin.
Rusli mengatakan selain sebagai dokumen evaluasi kerja, LKPJ Gubernur tahun 2020 juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah beserta realisasi target dan sasaran pembangunan.
"Kinerja pembangunan untuk tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia," jelasnya di Gorontalo.
Menurutnya Tahun 2020 ekonomi Gorontalo melambat 0,02 persen, sebagai dampak merebaknya wabah virus COVID-19.
Akibatnya berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya kebijakan social distancing, PSBB sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai COVID-19, hingga "refocusing" anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap perkekonomian daerah maupun nasional.
Ia menambahkan, di tengah situasi pandemi secara nasional tahun 2020 kemiskinan di Gorontalo naik sebesar 0,28 persen, dibanding angka sebelumnya 15,59 persen.
Namun angka itu dinilai masih cukup stabil dari target yang ditetapkan sebesar 15,86 hingga 15,18 persen.
Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 mencapai 4,28 persen, dari target 5,28 persen.
Sedangkan capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 sebesar 68,68 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 68,71 persen.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021