Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Sabtu, mengatakan pihaknya mendukung upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah membentuk Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja (Perjaka) di daerah itu.
Tim tersebut beranggotakan unsur pemerintah, Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), serikat pekerja, serta sekretaris daerah sebagai pengarah dalam kegiatan Kemitraan Perjaka.
Darda berharap dengan adanya Tim Kemitraan Perjaka tersebut, dapat memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarga agar tercipta jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
“Kita membutuhkan tim kemitraan seperti ini, agar program-program yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat pengguna BPJS terlaksana dengan baik,” ujarnya di Gorontalo.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Muhammad Yusrizal mengatakan, tim dibentuk sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi kemitraan pemangku kepentingan untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) dan anggota keluarganya.
“Di dalam tim ini kami menyamakan persepsi terkait regulasi untuk pekerja atau badan usaha. Setiap ada upgrade regulasi dibahas bersama-sama, sekaligus melakukan sosialisasi ke pekerja atau badan usaha agar pekerja agar mengetahui dan memahami regulasi program JKN,” katanya.
Menurutnya, Tim Kemitraan Perjaka juga bisa memonitoring kebijakan pendaftaran PPU-BU serta sinkronisasi data peserta.
“Saat ini memang belum seluruh badan usaha di Provinsi Gorontalo meregistrasi. Untuk itu dengan adanya tim ini, kami membahas badan usaha yang belum patuh dan minta mereka mendaftarkan. Kewajiban dari badan usaha untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya," tambahnya.
Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang 24 nomor 2011, serta Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Tim tersebut beranggotakan unsur pemerintah, Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), serikat pekerja, serta sekretaris daerah sebagai pengarah dalam kegiatan Kemitraan Perjaka.
Darda berharap dengan adanya Tim Kemitraan Perjaka tersebut, dapat memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarga agar tercipta jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
“Kita membutuhkan tim kemitraan seperti ini, agar program-program yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat pengguna BPJS terlaksana dengan baik,” ujarnya di Gorontalo.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Muhammad Yusrizal mengatakan, tim dibentuk sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi kemitraan pemangku kepentingan untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) dan anggota keluarganya.
“Di dalam tim ini kami menyamakan persepsi terkait regulasi untuk pekerja atau badan usaha. Setiap ada upgrade regulasi dibahas bersama-sama, sekaligus melakukan sosialisasi ke pekerja atau badan usaha agar pekerja agar mengetahui dan memahami regulasi program JKN,” katanya.
Menurutnya, Tim Kemitraan Perjaka juga bisa memonitoring kebijakan pendaftaran PPU-BU serta sinkronisasi data peserta.
“Saat ini memang belum seluruh badan usaha di Provinsi Gorontalo meregistrasi. Untuk itu dengan adanya tim ini, kami membahas badan usaha yang belum patuh dan minta mereka mendaftarkan. Kewajiban dari badan usaha untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya," tambahnya.
Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang 24 nomor 2011, serta Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021