Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berupaya meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu.
"Hal ini perlu kita lakukan, mengingat hasil penilaian reformasi birokrasi di daerah ini sangat rendah atau hanya meraih nilai DD. Nilai paling rendah dari kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Gorontalo," kata Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Gorontalo, Kamis.
Menindaklanjuti hal itu, ia melakukan sidak di Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah untuk melihat langkah apa saja yang akan dilakukan agar ke depan nilai reformasi birokrasi bisa naik dari nilai terendah saat ini.
Menurutnya, nilai DD sangat tidak diharapkan, sebab artinya bahwa reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalangan seluruh jabatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah ini berjalan di bawah standar.
Olehnya kinerja Bagian Ortala harus dicek langsung sebagai tindak lanjut terhadap 50 halaman hasil penilaian evaluasi untuk daerah ini.
Hasil tersebut akan dianalisis untuk menyusun langkah-langkah perbaikan reformasi birokrasi di daerah ini.
Juga menunggu arahan Bupati terhadap instrumen yang akan dianalisis.
"Karena sejatinya, tugas saya sebagai Wakil Bupati adalah membantu Bupati. Sehingga apapun yang dilakukan baik dalam memberi solusi dan perbaikan, muaranya adalah Bupati sebagai pengambil kebijakan," katanya.
Ia berharap pihak Ortala melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan pejabat Kepala Bagian yang baru, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Sebab nilai DD dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi diantaranya akibat lambatnya kita melakukan kajian dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan," katanya lagi.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Hal ini perlu kita lakukan, mengingat hasil penilaian reformasi birokrasi di daerah ini sangat rendah atau hanya meraih nilai DD. Nilai paling rendah dari kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Gorontalo," kata Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Gorontalo, Kamis.
Menindaklanjuti hal itu, ia melakukan sidak di Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah untuk melihat langkah apa saja yang akan dilakukan agar ke depan nilai reformasi birokrasi bisa naik dari nilai terendah saat ini.
Menurutnya, nilai DD sangat tidak diharapkan, sebab artinya bahwa reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalangan seluruh jabatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah ini berjalan di bawah standar.
Olehnya kinerja Bagian Ortala harus dicek langsung sebagai tindak lanjut terhadap 50 halaman hasil penilaian evaluasi untuk daerah ini.
Hasil tersebut akan dianalisis untuk menyusun langkah-langkah perbaikan reformasi birokrasi di daerah ini.
Juga menunggu arahan Bupati terhadap instrumen yang akan dianalisis.
"Karena sejatinya, tugas saya sebagai Wakil Bupati adalah membantu Bupati. Sehingga apapun yang dilakukan baik dalam memberi solusi dan perbaikan, muaranya adalah Bupati sebagai pengambil kebijakan," katanya.
Ia berharap pihak Ortala melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan pejabat Kepala Bagian yang baru, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Sebab nilai DD dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi diantaranya akibat lambatnya kita melakukan kajian dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan," katanya lagi.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021