Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan sebagai bentuk pencegahan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“TMC ini telah kami intensifkan beberapa tahun terakhir dan akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kita,” kata Siti, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Upaya TMC di Provinsi Riau, pada fase pertama, 10 Maret sampai 5 April 2021, secara umum meningkatkan curah hujan sekitar 33 hingga 64 persen terhadap curah hujan alamnya. Penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan adalah sekitar 194,3 juta meter kubik (M3).
"Sedangkan pada fase kedua, secara umum persentase penambahan curah hujan di Provinsi Riau pada bulan Juli 2021, sebesar dua persen terhadap curah hujan alamnya," ujar Siti.
Kemudian terpisah dari semua hal disebutkan di atas, ia mengatakan upaya lainnya adalah penegakan hukum. Polri telah mengembangkan sistem terkait dengan pidana, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki pola penegakan hukum, yaitu dengan memberikan peringatan kepada perusahaan pemilik kebun sawit dan sebagainya, apabila muncul titik panas di lokasi usahanya.
Sebagai upaya pencegahan, dirinya meminta semua pihak untuk mengikuti pantauan titik panas yang muncul di wilayah rawan karhutla. Selain itu juga, patroli terpadu dengan melibatkan masyarakat perlu diperkuat sebagai suatu sistem pertahanan untuk mengendalikan karhutla sedini mungkin.
Menurut dia, patroli terpadu telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan hingga kini telah tercipta 185 posko desa dengan jangkauan hingga 555 desa di sekitar posko.
Secara implisit Siti meminta untuk terus dilakukan penguatan kapasitas pada kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang kini juga telah ditambah dengan kelompok paralegal. Harapannya, selain mendukung upaya pencegahan karhutla di tingkat paling tapak, kelompok MPA-Paralegal tersebut dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ekonomi, sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
Menut menteri LHK, jumlah MPA-Paralegal di seluruh Indonesia sebanyak 12 kelompok pada 2020, dan tengah diusulkan penambahannya pada 2021 sebanyak 28 kelompok. Sehingga pada akhir 2021, diharapkan dapat terbentuk 40 kelompok MPA-Paralegal.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan prediksi iklim dan cuaca Tahun 2021 di Indonesia. Dalam paparannya ia memberikan kesimpulan bahwa Indeks ENSO Juli 2021 menunjukkan kondisi netral dan diprakirakan terjadi hingga awal 2022.
Kemudian, ia mengatakan pada sekitar Agustus hingga Oktober 2021, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia masuk dalam kategori rendah, sedangkan pada November hingga Januari 2022 masuk kategori menengah-tinggi.
Oleh karena itu, ia mengatakan BMKG merekomendasikan untuk mewaspadai potensi karhutla kategori menengah hingga tinggi pada Agustus 2021 di wilayah Pulau Sumatera bagian tengah dan sebagian NTB dan NTT.
Selain itu, BMKG memprediksi puncak musim kemarau pada beberapa wilayah rawan karhutla, antara lain Sumatera bagian selatan dan sebagian besar Pulau Kalimantan terjadi pada Agustus dan September.
Menteri LHK memimpin rapat teknis membahas penjelasan prakiraan cuaca dan teknik modifikasi cuaca serta kesiapan patroli desa pada Jumat (30/7). Sejumlah pemangku kepentingan mengikuti rapat virtual tersebut, mulai dari BMKG, BNPB, TNI, Polri, BPPT serta ahli klimatologi dari IPB University.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021