Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) telah melakukan persiapan awal untuk mencegah dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk periode 2025.
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq ditemui usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin, mengatakan sudah menyampaikan hasil pertemuan negara-negara ASEAN untuk isu kabut asap lintas batas yang diadakan di Bangkok, Thailand, pada pekan lalu kepada kementerian/lembaga terkait pada hari ini.
Dia menyebut langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan rapat lanjutan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai koordinator untuk penanganan karhutla di Indonesia.
"Kita akan siapkan lebih awal tahun ini dan kita akan meyakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia kita akan siap untuk menyambut, menangani potensi terjadinya karhutla di Indonesia. Kita akan menekan seminimal mungkin potensi-potensi tersebut," ujar Hanif.
Koordinasi lintas sektoral untuk pencegahan dan penanganan karhutla sudah dimulai dengan koordinasi dari TNI/Polri, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah dan masyarakat yang tergabung dalam program Masyarakat Peduli Api dan Desa Tangguh Bencana.
"Awal Januari kita akan melakukan rapat paripurna dengan seluruh tim di dalam langkah persiapan penanganan karutlah. Meskipun tadi dari BMKG menyatakan bahwa di 2025 sepertinya kondisinya akan normal, tidak ada panas yang berkepanjangan, tetapi cenderung La Nina lemah. Namun demikian, kesiapsiagaan kita dimintakan," kata Hanif.
Beberapa bentuk persiapan termasuk rapat teknis yang kemungkinan digelar pada Januari dan memastikan kesiapan petugas-petugas yang berada di lapangan.
Persiapan itu sebagai bagian dari komitmen Indonesia yang sudah disampaikan di 19th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COP-19 AATHP) untuk berkontribusi dalam penanganan isu kabut asap lintas batas di wilayah Asia Tenggara.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah bersiap lebih awal tekan potensi kebakaran hutan pada 2025
