Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo mengimbau seluruh masyarakat, agar turut mengawasi tahapan pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten setempat tahun 2015.
"Saya dan teman-teman anggota komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo
mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya tahapan Pilkada," kata salah seorang anggota Komisi I DPRD
Kabupaten Gorontalo Jayusdi Rivai, Kamis.
Ia mengatakan, imbauan tersebut penting dilakukan mengnigat sesuai petunjuk teknis (juknis} awal dari Bawaslu RI masa kerja dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) itu dibatasi selama dua bulan, selama tahapan Pilkada berlangsung.
Akan tetapi setelah juknis awal tersebut turun lagi juknis baru, yakni menerangkan bahwa masa kerja PPL di tambah tujuh bulan lagi, sehingga masa kerja PPL menjadi sembilan bulan terhitung sejak Bulan Agustus 2015.
Namun demikian peraturan tersebut sampai ke tingkat Panwaslu
nanti setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015 ditetapkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo.
Sehingga dana tambahan untuk membayar gaji PPL untuk tujuh bulan ke depan tidak bisa lagi dianggarkan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo, karena menkanisme pengajuan anggaran telah selesai pada pembahasan APBDP beberapa waktu lalu.
"Melihat kondisi tersebut maka Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo
bersepakat untuk melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk menggawasi tahapan Pilkada ini, sebab pengawasan bukan sekedar tugas PPL akan tetapi tugas kita semua sebagai warga Negara," tambah Jayusdi.
Sehingganya seluruh masyarakat pun diminta untuk menjadi PPL di desa masing-masing dalam rangka mengawasi, mencermati, dan melaporkan apabila ada hal-hal yang tidk sesuai dengan aturan pelaksanaan tahapan Pilkada sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
"Sebab terlaksananya Pilkada Kabupaten Gorontalo yang bersih, transparan, jujur dan adil adalah harapan kita semua sebagai warga masyarakat, untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Gorontalo kedepan," tukas Jayusdi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Saya dan teman-teman anggota komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo
mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya tahapan Pilkada," kata salah seorang anggota Komisi I DPRD
Kabupaten Gorontalo Jayusdi Rivai, Kamis.
Ia mengatakan, imbauan tersebut penting dilakukan mengnigat sesuai petunjuk teknis (juknis} awal dari Bawaslu RI masa kerja dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) itu dibatasi selama dua bulan, selama tahapan Pilkada berlangsung.
Akan tetapi setelah juknis awal tersebut turun lagi juknis baru, yakni menerangkan bahwa masa kerja PPL di tambah tujuh bulan lagi, sehingga masa kerja PPL menjadi sembilan bulan terhitung sejak Bulan Agustus 2015.
Namun demikian peraturan tersebut sampai ke tingkat Panwaslu
nanti setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015 ditetapkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo.
Sehingga dana tambahan untuk membayar gaji PPL untuk tujuh bulan ke depan tidak bisa lagi dianggarkan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo, karena menkanisme pengajuan anggaran telah selesai pada pembahasan APBDP beberapa waktu lalu.
"Melihat kondisi tersebut maka Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo
bersepakat untuk melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk menggawasi tahapan Pilkada ini, sebab pengawasan bukan sekedar tugas PPL akan tetapi tugas kita semua sebagai warga Negara," tambah Jayusdi.
Sehingganya seluruh masyarakat pun diminta untuk menjadi PPL di desa masing-masing dalam rangka mengawasi, mencermati, dan melaporkan apabila ada hal-hal yang tidk sesuai dengan aturan pelaksanaan tahapan Pilkada sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
"Sebab terlaksananya Pilkada Kabupaten Gorontalo yang bersih, transparan, jujur dan adil adalah harapan kita semua sebagai warga masyarakat, untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Gorontalo kedepan," tukas Jayusdi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015