Bupati Bone Bolango Hamim Pou memaparkan kebijakan terkait pemanfaat sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Internasional Workshop Circular Economic secara virtual, Selasa.
Hamim menyampaikan beberapa kebijakan terkait pemanfaat sumber daya alam, mengingat kondisi Kabupaten Bone Bolango yang sebagian besar wilayahnya adalah taman nasional.
"Kebijakan awal kami mengajak lebih kurang 40 kepala daerah yang wilayahnya memiliki hutan konservasi atau hutan taman nasional untuk duduk bersama dalam satu simposium yang disebut, simposium kabupaten konservasi," kata Hamim, di Gorontalo, Selasa.
Bupati menyampaikan banyak rumusan yang dihasilkan dalam diskusi tersebut, antara lain, kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah konservasi harus berkomitmen melindungi sumber daya alamnya. Dengan memberikan imbal jasa lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi.
Tidak hanya itu, inisiasi lanjut yang dilakukan ada regulasi lokal berupa peraturan Bupati atau Peraturan Daerah agar kawasan lindung dapat berkelanjutan dan lestari.
"Saya memulai dari mengelolah sampah dan limbah agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pelaku UMKM, kemudian melindungi lahan pertanian yang kami miliki agar tidak dikonfersi jadi pemukiman dengan mengeluarkan Perda lahan abadi,"jelas Hamim.
Ia juga menambahkan bagaimana mengelola seluruh potensi fenomena alam, hutan, danau, air terjun, pantai dan budaya termasuk flora fauna endemik di dalamnya seperti Maleo maupun kera kecil jadi potensi pariwisata eksotik ekonomi tinggi.
“Masih ada deretan inovasi dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lestari seperti, inovasi di bidang lingkungan dan kelestarian, antara lain gerakan Lipu Pitara, desa mandiri energi, koperasi sampah, kampung organik dan gerakan menamam pohon, menaman sekitar 50 ribu pohon tanpa menggunakan APBD,” urai Hamim.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Hamim menyampaikan beberapa kebijakan terkait pemanfaat sumber daya alam, mengingat kondisi Kabupaten Bone Bolango yang sebagian besar wilayahnya adalah taman nasional.
"Kebijakan awal kami mengajak lebih kurang 40 kepala daerah yang wilayahnya memiliki hutan konservasi atau hutan taman nasional untuk duduk bersama dalam satu simposium yang disebut, simposium kabupaten konservasi," kata Hamim, di Gorontalo, Selasa.
Bupati menyampaikan banyak rumusan yang dihasilkan dalam diskusi tersebut, antara lain, kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah konservasi harus berkomitmen melindungi sumber daya alamnya. Dengan memberikan imbal jasa lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi.
Tidak hanya itu, inisiasi lanjut yang dilakukan ada regulasi lokal berupa peraturan Bupati atau Peraturan Daerah agar kawasan lindung dapat berkelanjutan dan lestari.
"Saya memulai dari mengelolah sampah dan limbah agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pelaku UMKM, kemudian melindungi lahan pertanian yang kami miliki agar tidak dikonfersi jadi pemukiman dengan mengeluarkan Perda lahan abadi,"jelas Hamim.
Ia juga menambahkan bagaimana mengelola seluruh potensi fenomena alam, hutan, danau, air terjun, pantai dan budaya termasuk flora fauna endemik di dalamnya seperti Maleo maupun kera kecil jadi potensi pariwisata eksotik ekonomi tinggi.
“Masih ada deretan inovasi dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lestari seperti, inovasi di bidang lingkungan dan kelestarian, antara lain gerakan Lipu Pitara, desa mandiri energi, koperasi sampah, kampung organik dan gerakan menamam pohon, menaman sekitar 50 ribu pohon tanpa menggunakan APBD,” urai Hamim.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021