Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo membentuk tim pendamping keluarga untuk mempercepat penurunan angka kekerdilan di daerah itu.
“Ada sekitar 900 lebih tim pendamping yang akan tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Hartati Suleman saat bertemu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim di Gorontalo, Selasa.
Tim pendamping keluarga terdiri atas tiga unsur, yaitu Tim Penggerak PKK, bidan desa, serta institusi masyarakat pedesaan.
Sasaran yang didampingi terdiri atas para calon pengantin, ibu yang telah melahirkan atau pasca-persalinan, ibu hamil, serta keluarga yang memiliki anak di bawah umur lima tahun.
“Kasus 'stunting' (kekerdilan) di Gorontalo sekitar 25 ribu. Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap angka 'stunting' akan turun seperti ditargetkan Bapak Presiden Jokowi sebesar 14 persen pada tahun 2024,” kata dia.
Wagub Idris Rahim menyambut baik pembentukan tim pendamping itu karena akan membantu pemda dalam menurunkan angka kekerdilan di daerah tersebut.
Upaya tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi.
“Butuh keterlibatan dan kerja sama seluruh pihak secara terintegrasi untuk menurunkan angka 'stunting' di Gorontalo. Saya berharap tim ini segera terbentuk sehingga secepatnya bisa melakukan pendampingan,” kata dia.
Ia berharap, upaya penurunan angka kekerdilan juga didukung oleh pihak lain, seperti organisasi dan lembaga swadaya masyarakat.
“Masyarakat terutama yang tinggal di desa, juga perlu memberi perhatian khusus pada kasus 'stunting'. Saya yakin bila ada pendampingan kepada orang tua dan calon orang tua, 'stunting' dapat dicegah,” katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021