Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021, tetap memprioritaskan upaya penanganan pandemi COVID-19, termasuk pemulihan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah memasukkan rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) yang akan dilaksanakan.
"Semoga rencana anggaran yang diusulkan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, mencakup honor tenaga kesehatan (nakes) di garda terdepan, serta pemulihan ekonomi daerah dapat segera disetujui," kata Wakil Bupati Thariq Modanggu, di Gorontalo, Kamis, pada rapat paripurna tentang Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2021.
Namun ia memastikan bahwa penganggaran dalam APBD-P tersebut, tetap memperhatikan keperluan masyarakat di sektor lainnya, khususnya pelayanan publik.
"Pemkab tetap memberi porsi dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, Pemkab sangat mengapresiasi pandangan seluruh fraksi di DPRD yang dinilai menunjukkan sinergitas, apresiasi, kritis dan demokratis dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD-P Tahun Anggaran 2021.
DPRD dinilai menunjukkan keberpihakan pada keperluan masyarakat, sehingga yang diperjuangkan bukan kepentingan pribadi dan kelompok.
Namun keberpihakan kepada kepentingan daerah khususnya pada upaya penanganan COVID-19, termasuk hak para nakes.
Komitmen seluruh fraksi di DPRD pun dinilai sangat mendorong keseimbangan pendapatan dan belanja dalam APBD, sehingga yang telah menjadi perencanaan dapat dilaksanakan.
"Pemkab meyakini, pandangan fraksi DPRD akan menjadi catatan penting dalam pembahasan dokumen yang telah diajukan untuk segera ditetapkan," katanya.***
Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menyerahkan dokumen RAPBD-P Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna, diterima langsung Wakil Ketua II DPRD, Hamzah Sidik. (ANTARA/HO-humas Pemkab)
