Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan utusan
khusus untuk menemui calon investor kereta yakni Jepang dan Tiongkok
untuk menindaklanjuti proposal kedua negara itu terkait High Speed Train
(HST) beberapa waktu lalu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin petang, mengatakan pada Minggu (27/9) malam Presiden mengirimkan utusan yakni Sofyan Djalil untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
"Semalam Presiden mengutus utusan khusus Pak Sofyan Djalil bertemu dengan PM Shinzo Abe dan juga mengutus utusan khusus untuk bertemu dengan Pemerintah Tiongkok. Yang jelas yang sudah berangkat Pak Sofyan ke Jepang, yang ke Tiongkok sedang menunggu," kata Pramono.
Ia menambahkan dalam waktu dekat akan ditentukan langkah resmi pemerintah terkait proyek kereta HST.
Sementara soal hasilnya, kata dia, intinya pemerintah Indonesia memegang tiga prinsip yakni proyek harus business to business, tidak menggunakan dana APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah.
"Maka beranjak dari 3 prinsip tadi, kalau kemudian nanti ada Perpres atau instrumen apapun yang akan dikeluarkan, ini pasti tidak secara langsung berkaitan dengan penunjukan salah satu yang akan dimenangkan," katanya.
Jadi, kata dia, soal kemungkinan perubahan proyek dari kereta cepat atau kecepatannya akan berbeda hal itulah yang dikaji oleh tim yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.
"Itu sudah menjadi keputusan kita soal tiga prinsip itu. Kalau kemudian tidak ada yang tidak bisa memenuhi ya itu lain persoalan ya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin petang, mengatakan pada Minggu (27/9) malam Presiden mengirimkan utusan yakni Sofyan Djalil untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
"Semalam Presiden mengutus utusan khusus Pak Sofyan Djalil bertemu dengan PM Shinzo Abe dan juga mengutus utusan khusus untuk bertemu dengan Pemerintah Tiongkok. Yang jelas yang sudah berangkat Pak Sofyan ke Jepang, yang ke Tiongkok sedang menunggu," kata Pramono.
Ia menambahkan dalam waktu dekat akan ditentukan langkah resmi pemerintah terkait proyek kereta HST.
Sementara soal hasilnya, kata dia, intinya pemerintah Indonesia memegang tiga prinsip yakni proyek harus business to business, tidak menggunakan dana APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah.
"Maka beranjak dari 3 prinsip tadi, kalau kemudian nanti ada Perpres atau instrumen apapun yang akan dikeluarkan, ini pasti tidak secara langsung berkaitan dengan penunjukan salah satu yang akan dimenangkan," katanya.
Jadi, kata dia, soal kemungkinan perubahan proyek dari kereta cepat atau kecepatannya akan berbeda hal itulah yang dikaji oleh tim yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.
"Itu sudah menjadi keputusan kita soal tiga prinsip itu. Kalau kemudian tidak ada yang tidak bisa memenuhi ya itu lain persoalan ya," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015