Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat mengakomodir sumber daya manusia (SDM) lokal.
Anggota Komisi II DPRD, Deasy Sandra Datau, di Gorontalo, Jumat, mengatakan pemerintah daerah perlu membuka lapangan kerja seluas-luasnya termasuk di sektor birokrasi melalui rekrutmen P3K yang diharapkan mengakomodir para putra daerah.
"Kita tidak berlaku primordial atau tidak membuka peluang untuk SDM dari luar, namun prioritas bagi para pencari kerja lokal perlu mendapat perhatian serius," katanya.
Apalagi, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gorontalo Utara tahun 2020 mencatat, terdapat 3,8 persen angka pengangguran dari 125 ribu jiwa di daerah itu.
Prioritas merekrut SDM lokal diharapkan tidak menambah persentase angka pengangguran tersebut.
Termasuk pemerintah daerah perlu memprioritaskan para honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) yang telah lama mengabdi. Bahkan ada yang masa pengabdiannya telah di atas 10 tahun.
Setiap perangkat daerah diharapkan merinci keperluan pegawainya masing-masing, dalam upaya memanfaatkan kuota P3K bagi honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) untuk direkrut menjadi P3K.
Ribuan PTT di daerah ini, kata Deasy, diharapkan mendapat peluang tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
Mengingat sesuai regulasi, honor P3K dipastikan akan lebih besar dibanding PTT yang setiap bulannya hanya digaji Rp950 ribu untuk yang berijazah SMA dan sederajat, serta Rp1,1 juta untuk ijazah Sarjana.
"Saya berharap, kuota P3K di daerah ini seluruhnya diisi oleh SDM lokal. Apalagi banyak PTT telah memiliki jam kerja dan profesionalisme serta keahlian yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," katanya.
Hal terpenting kata dia, rekrutmen P3K dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur yang masih berstatus honorer.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
Anggota Komisi II DPRD, Deasy Sandra Datau, di Gorontalo, Jumat, mengatakan pemerintah daerah perlu membuka lapangan kerja seluas-luasnya termasuk di sektor birokrasi melalui rekrutmen P3K yang diharapkan mengakomodir para putra daerah.
"Kita tidak berlaku primordial atau tidak membuka peluang untuk SDM dari luar, namun prioritas bagi para pencari kerja lokal perlu mendapat perhatian serius," katanya.
Apalagi, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gorontalo Utara tahun 2020 mencatat, terdapat 3,8 persen angka pengangguran dari 125 ribu jiwa di daerah itu.
Prioritas merekrut SDM lokal diharapkan tidak menambah persentase angka pengangguran tersebut.
Termasuk pemerintah daerah perlu memprioritaskan para honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) yang telah lama mengabdi. Bahkan ada yang masa pengabdiannya telah di atas 10 tahun.
Setiap perangkat daerah diharapkan merinci keperluan pegawainya masing-masing, dalam upaya memanfaatkan kuota P3K bagi honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) untuk direkrut menjadi P3K.
Ribuan PTT di daerah ini, kata Deasy, diharapkan mendapat peluang tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
Mengingat sesuai regulasi, honor P3K dipastikan akan lebih besar dibanding PTT yang setiap bulannya hanya digaji Rp950 ribu untuk yang berijazah SMA dan sederajat, serta Rp1,1 juta untuk ijazah Sarjana.
"Saya berharap, kuota P3K di daerah ini seluruhnya diisi oleh SDM lokal. Apalagi banyak PTT telah memiliki jam kerja dan profesionalisme serta keahlian yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," katanya.
Hal terpenting kata dia, rekrutmen P3K dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur yang masih berstatus honorer.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021