Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Roni Imran mengatakan perlu penanganan bersama dalam menghadapi abrasi pantai di Kecamatan Biau dan wilayah pesisir barat.
"Beberapa kali saya datang, khususnya di Desa Topi dan Windu. Kondisinya memang sudah cukup parah, sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan cepat dan bersama-sama," kata Roni usai meninjau abrasi pantai di wilayah barat Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa.
Dia mendesak pemerintah daerah agar segera memperkuat koordinasi dengan balai yang menangani pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir.
Mengingat kondisi di lapangan maka koordinasi sangat diperlukan, baik secara langsung dengan pihak terkait, maupun berjenjang ke pemerintah provinsi hingga pusat.
Menurutnya, ada dua solusi khusus penanganan abrasi pantai, yaitu solusi jangka pendek dan panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah daerah perlu menyiapkan jalur evakuasi dan lokasi aman, juga sangat penting menyiapkan relokasi warga yang rumahnya terancam abrasi.
Sedangkan jangka panjang adalah, membangun tanggul pengaman (break water). Anggarannya sangat besar, dan sudah pasti tidak dimampu hanya dengan mengandalkan APBD Kabupaten.
"Olehnya, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan langkah cepat untuk mengoordinasikan ke pihak-pihak terkait. Agar segera ada solusi dalam penanggulangannya," kata Roni lagi.
DPRD pun akan ikut melakukan koordinasi di tingkat pusat, agar daerah ini mendapatkan kucuran anggaran, diantaranya, melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk merealisasikan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir tersebut.
"Tanggul pengaman (break water) merupakan solusi utama untuk penanggulangan abrasi. Dan DPRD akan ikut memperjuangkan alokasi anggaran untuk mewujudkannya," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Beberapa kali saya datang, khususnya di Desa Topi dan Windu. Kondisinya memang sudah cukup parah, sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan cepat dan bersama-sama," kata Roni usai meninjau abrasi pantai di wilayah barat Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa.
Dia mendesak pemerintah daerah agar segera memperkuat koordinasi dengan balai yang menangani pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir.
Mengingat kondisi di lapangan maka koordinasi sangat diperlukan, baik secara langsung dengan pihak terkait, maupun berjenjang ke pemerintah provinsi hingga pusat.
Menurutnya, ada dua solusi khusus penanganan abrasi pantai, yaitu solusi jangka pendek dan panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah daerah perlu menyiapkan jalur evakuasi dan lokasi aman, juga sangat penting menyiapkan relokasi warga yang rumahnya terancam abrasi.
Sedangkan jangka panjang adalah, membangun tanggul pengaman (break water). Anggarannya sangat besar, dan sudah pasti tidak dimampu hanya dengan mengandalkan APBD Kabupaten.
"Olehnya, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan langkah cepat untuk mengoordinasikan ke pihak-pihak terkait. Agar segera ada solusi dalam penanggulangannya," kata Roni lagi.
DPRD pun akan ikut melakukan koordinasi di tingkat pusat, agar daerah ini mendapatkan kucuran anggaran, diantaranya, melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk merealisasikan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir tersebut.
"Tanggul pengaman (break water) merupakan solusi utama untuk penanggulangan abrasi. Dan DPRD akan ikut memperjuangkan alokasi anggaran untuk mewujudkannya," imbuhnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021