Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Indra Yasin, memberikan dukungan terhadap optimalisasi pengawasan aktivitas di laut untuk melawan tindakan ilegal 'destructive fishing' atau penangkapan ikan dengan pemboman dan lainnya yang dilakukan para oknum tidak bertanggungjawab.
"Kami telah menandatangani dukungan terhadap rencana aksi nasional penanggulangan destructive fishing serta kegiatan tentang aktivitas pengawasan di laut untuk menjaga sumber daya laut baik kelautan dan perikanan dari tangan-tangan jahil yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara ilegal atau merusak," kata dia, di Gorontalo, Rabu.
Penandatangan tersebut disaksikan langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, diikuti para Kepala Daerah dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi yang dilakukan pun difokuskan pada rencana aksi nasional terhadap pengawasan dan keamanan laut di wilayah Pulau Sulawesi dan sekitarnya.
Termasuk di kabupaten tersebut, yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, bahkan panjang pantainya mencapai 197 kilo meter diharapkan terkelola optimal dengan melestarikan lingkungan bawah laut dari aktivitas merusak yang dilakukan oknum.
"Saya tidak ingin ada nelayan ataupun oknum di daerah ini yang melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom, racun dan aktivitas ilegal lainnya," katanya.
Oleh karena itu, rencana aksi nasional pengawasan dan keamanan laut tersebut sangat didukung.
Dengan harapan, sumber daya laut khususnya di wilayah perairan utara Provinsi Gorontalo ini tetap terjaga.
Ia pun mengaku bersyukur dengan kegiatan patroli yang akan dilakukan di perairan tersebut, dengan mengirimkan bantuan kapal pengawas perikanan.
"Kita perlu menyambutnya dengan baik, agar aktivitas ilegal penangkapan ikan tidak terulang terus menerus," katanya lagi.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Kami telah menandatangani dukungan terhadap rencana aksi nasional penanggulangan destructive fishing serta kegiatan tentang aktivitas pengawasan di laut untuk menjaga sumber daya laut baik kelautan dan perikanan dari tangan-tangan jahil yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara ilegal atau merusak," kata dia, di Gorontalo, Rabu.
Penandatangan tersebut disaksikan langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, diikuti para Kepala Daerah dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi yang dilakukan pun difokuskan pada rencana aksi nasional terhadap pengawasan dan keamanan laut di wilayah Pulau Sulawesi dan sekitarnya.
Termasuk di kabupaten tersebut, yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, bahkan panjang pantainya mencapai 197 kilo meter diharapkan terkelola optimal dengan melestarikan lingkungan bawah laut dari aktivitas merusak yang dilakukan oknum.
"Saya tidak ingin ada nelayan ataupun oknum di daerah ini yang melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom, racun dan aktivitas ilegal lainnya," katanya.
Oleh karena itu, rencana aksi nasional pengawasan dan keamanan laut tersebut sangat didukung.
Dengan harapan, sumber daya laut khususnya di wilayah perairan utara Provinsi Gorontalo ini tetap terjaga.
Ia pun mengaku bersyukur dengan kegiatan patroli yang akan dilakukan di perairan tersebut, dengan mengirimkan bantuan kapal pengawas perikanan.
"Kita perlu menyambutnya dengan baik, agar aktivitas ilegal penangkapan ikan tidak terulang terus menerus," katanya lagi.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022