Hasil survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) mengungkapkan 81,1 persen publik di Tanah Air puas atas kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi.
"Masih dalam situasi pandemi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sangat tinggi," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta S.K melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Temuan survei yang dilakukan CPCS menunjukkan 81,1 persen publik merasa puas, bahkan 7,1 persen merasa sangat puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sementara, yang menyatakan tidak puas sebanyak 18,3 persen di mana 1,2 persen merasa tidak puas sama sekali dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebesar 0,6 persen.
Kepuasan publik atas kinerja tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam hal mengatasi dampak pandemi COVID-19. Indonesia telah mengalami dua kali gelombang COVID-19 dengan puncak tertinggi pada periode Juni-Agustus 2021 yang hampir menyentuh 60 ribu kasus per hari.
"Penurunan kasus berlangsung cepat disertai dengan pemulihan ekonomi setelah sempat dilakukan pembatasan sosial yang sangat ketat," ujar dia.
Pada saat bersamaan, katanya, vaksinasi terus digencarkan di mana sasaran pemberian dosis pertama telah menembus 90 persen dan dosis kedua lebih dari 60 persen. Pemerintah telah melakukan vaksinasi untuk anak-anak serta telah dimulai vaksin booster atau dosis ketiga.
Hasil survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 86,6 persen telah memiliki antibodi terhadap virus COVID-19.
Tingginya kekebalan masyarakat dan fasilitas kesehatan yang relatif lebih siap, paparnya, membuat pemerintah lebih optimistis dalam menghadapi gelombang ketiga yang dipicu varian Omicron.
Di sisi ekonomi, ujar dia, pertumbuhan berhasil keluar dari zona negatif dengan mencatat angka 3,51 persen pada kuartal III/2021 setelah sebelumnya melonjak hingga 7,07 persen pada kuartal I/2021. Meskipun perekonomian melambat selama dua tahun pandemi, tetapi hampir tidak ada gejolak berarti yang bisa memicu krisis ekonomi.
Selain itu, pada tingkat global, peran strategis Indonesia semakin diakui dengan memimpin Presidensi G20. Presiden Jokowi mendapatkan posisi tersebut dalam KTT G20 di Roma, Italia diikuti dengan lawatan ke Inggris untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim (COP26). Pada 2023 Indonesia mendapatkan giliran sebagai Ketua ASEAN.
"Kendati kepuasan publik tinggi, pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal seperti kenaikan harga komoditas yang dibutuhkan masyarakat khususnya minyak goreng," ujar Okta.
Survei CPCS dilakukan pada 21 hingga 30 Januari 2022 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Masih dalam situasi pandemi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sangat tinggi," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta S.K melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Temuan survei yang dilakukan CPCS menunjukkan 81,1 persen publik merasa puas, bahkan 7,1 persen merasa sangat puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sementara, yang menyatakan tidak puas sebanyak 18,3 persen di mana 1,2 persen merasa tidak puas sama sekali dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebesar 0,6 persen.
Kepuasan publik atas kinerja tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam hal mengatasi dampak pandemi COVID-19. Indonesia telah mengalami dua kali gelombang COVID-19 dengan puncak tertinggi pada periode Juni-Agustus 2021 yang hampir menyentuh 60 ribu kasus per hari.
"Penurunan kasus berlangsung cepat disertai dengan pemulihan ekonomi setelah sempat dilakukan pembatasan sosial yang sangat ketat," ujar dia.
Pada saat bersamaan, katanya, vaksinasi terus digencarkan di mana sasaran pemberian dosis pertama telah menembus 90 persen dan dosis kedua lebih dari 60 persen. Pemerintah telah melakukan vaksinasi untuk anak-anak serta telah dimulai vaksin booster atau dosis ketiga.
Hasil survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 86,6 persen telah memiliki antibodi terhadap virus COVID-19.
Tingginya kekebalan masyarakat dan fasilitas kesehatan yang relatif lebih siap, paparnya, membuat pemerintah lebih optimistis dalam menghadapi gelombang ketiga yang dipicu varian Omicron.
Di sisi ekonomi, ujar dia, pertumbuhan berhasil keluar dari zona negatif dengan mencatat angka 3,51 persen pada kuartal III/2021 setelah sebelumnya melonjak hingga 7,07 persen pada kuartal I/2021. Meskipun perekonomian melambat selama dua tahun pandemi, tetapi hampir tidak ada gejolak berarti yang bisa memicu krisis ekonomi.
Selain itu, pada tingkat global, peran strategis Indonesia semakin diakui dengan memimpin Presidensi G20. Presiden Jokowi mendapatkan posisi tersebut dalam KTT G20 di Roma, Italia diikuti dengan lawatan ke Inggris untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim (COP26). Pada 2023 Indonesia mendapatkan giliran sebagai Ketua ASEAN.
"Kendati kepuasan publik tinggi, pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal seperti kenaikan harga komoditas yang dibutuhkan masyarakat khususnya minyak goreng," ujar Okta.
Survei CPCS dilakukan pada 21 hingga 30 Januari 2022 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022