Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Menjelang akhir tahun anggaran 2015 yang tinggal 2 bulan, Penjabat Bupati Bone Bolango Nurdin Mokoginta meminta kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak keluar daerah.
"mengakhir tahun 2015 tinggal menghitung hari, maka pimpinan SKPD dilarang keluar daerah, karena harus menyelesaikan semua program-program kerja hingga tuntas," kata Nurdin.
Nurdin meminta kepada seluruh SKPD agar melihat kembali sisa-sisa pekerjaan yang tersisa di 2 bulan ini, karena banyak yang belum tuntas.
Sebab masih ada SKPD yang serapan anggarannya baru sekitar 20 persen dan fisiknya juga ada yang masih di bawah 40 persen.
"Pimpinan SKPD harus lebih rajin lagi berkoordinasi dengan stafnya dan melihat capaian-capaian atau progres dari kinerja tersebut," tegas Nurdin.
Jika ada urusan penting akan dilakukan di luar daerah, maka pimpinan SKPD wajib melakukan konsultasi dengan pimpinan atau kepala daerah.
Salah satu warga Bone Bolango, Dedi mendukung penuh kebijakan pemda untuk melarang pejabat SKPD keluar daerah.
"Kami tahu banyak proyek-proyek belum tuntas, terutama infrastruktur untuk kepentingan publik. Maka pimpinan SKPD dan pelaksana proyek harus menuntaskan dulu," kata karyawan swasta di daerah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"mengakhir tahun 2015 tinggal menghitung hari, maka pimpinan SKPD dilarang keluar daerah, karena harus menyelesaikan semua program-program kerja hingga tuntas," kata Nurdin.
Nurdin meminta kepada seluruh SKPD agar melihat kembali sisa-sisa pekerjaan yang tersisa di 2 bulan ini, karena banyak yang belum tuntas.
Sebab masih ada SKPD yang serapan anggarannya baru sekitar 20 persen dan fisiknya juga ada yang masih di bawah 40 persen.
"Pimpinan SKPD harus lebih rajin lagi berkoordinasi dengan stafnya dan melihat capaian-capaian atau progres dari kinerja tersebut," tegas Nurdin.
Jika ada urusan penting akan dilakukan di luar daerah, maka pimpinan SKPD wajib melakukan konsultasi dengan pimpinan atau kepala daerah.
Salah satu warga Bone Bolango, Dedi mendukung penuh kebijakan pemda untuk melarang pejabat SKPD keluar daerah.
"Kami tahu banyak proyek-proyek belum tuntas, terutama infrastruktur untuk kepentingan publik. Maka pimpinan SKPD dan pelaksana proyek harus menuntaskan dulu," kata karyawan swasta di daerah itu.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015