Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap agar layanan bus sekolah gratis yang dikelola pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perhubungan dapat tepat sasaran.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Sabtu.
Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit mendapatkan akses transportasi sebagai salah satu komponen penunjang kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, berharap agar bus sekolah gratis kembali diaktifkan.
"Mereka (masyarakat) melihat bus sekolah hanya terparkir di kantor Dinas Perhubungan. Dari sisi pemanfaatan pun dinilai tidak tepat sebab hanya melayani jasa sewa angkutan untuk kegiatan pariwisata dan lainnya," katanya.
Padahal bus bantuan pemerintah pusat tersebut ditujukan untuk melayani keperluan transportasi anak sekolah.
"Namanya juga bus sekolah dan label itu tertulis jelas pada bus yang tersedia. Maka harus dapat dimanfaatkan tepat sasaran untuk menunjang kepentingan kegiatan pendidikan di daerah ini," katanya.
Oleh karenanya, aktivitas pembelajaran yang mulai memberlakukan tatap muka (luring) diharapkan dapat ditunjang melalui penyediaan layanan bus sekolah gratis.
Mengingat infrastruktur transportasi publik di daerah ini sangat minim.
Pemandangan pelajar Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bergelantungan di kendaraan yang melintasi lintas Sulawesi masih sering dijumpai di wilayah kecamatan yang akses transportasi ke sekolah sangat minim.
Bahkan di wilayah ibu kota kabupaten, acapkali terlihat dalam satu unit becak motor (bentor) ditumpangi lebih dari 5 orang pelajar karena jarak tempuh antara rumah dan sekolah ada yang mencapai 7 kilo meter bahkan lebih.
"Kondisi tersebut sangat beresiko. Namun transportasi publik yang tersedia memang sangat minim hanya mengandalkan bentor atau ojek. Itu pun tidak merata dapat dengan mudah ditemui di setiap desa," ungkapnya.
Sehingga pimpinan DPRD meminta pihak Komisi III untuk segera menggelar rapat bersama mitra kerja yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terbaik terhadap pengelolaan bus sekolah gratis.
"Mengingat saya telah menghubungi pihak Dinas Perhubungan yang menjelaskan kendala belum adanya biaya operasional bus sekolah dan honor supir menjadi penyebab utama. Maka kondisi ini perlu dibicarakan agar segera menemukan solusi," katanya lagi.
DPRD sendiri lanjut katanya, berharap bus sekolah gratis dapat dikelola pihak Dinas Pendidikan yang lebih memahami jadwal penyelenggaraan kegiatan pendidikan tatap muka.
Termasuk pemetaan wilayah sekolah yang perlu ditunjang dengan layanan bus sekolah gratis. ***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Sabtu.
Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit mendapatkan akses transportasi sebagai salah satu komponen penunjang kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, berharap agar bus sekolah gratis kembali diaktifkan.
"Mereka (masyarakat) melihat bus sekolah hanya terparkir di kantor Dinas Perhubungan. Dari sisi pemanfaatan pun dinilai tidak tepat sebab hanya melayani jasa sewa angkutan untuk kegiatan pariwisata dan lainnya," katanya.
Padahal bus bantuan pemerintah pusat tersebut ditujukan untuk melayani keperluan transportasi anak sekolah.
"Namanya juga bus sekolah dan label itu tertulis jelas pada bus yang tersedia. Maka harus dapat dimanfaatkan tepat sasaran untuk menunjang kepentingan kegiatan pendidikan di daerah ini," katanya.
Oleh karenanya, aktivitas pembelajaran yang mulai memberlakukan tatap muka (luring) diharapkan dapat ditunjang melalui penyediaan layanan bus sekolah gratis.
Mengingat infrastruktur transportasi publik di daerah ini sangat minim.
Pemandangan pelajar Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bergelantungan di kendaraan yang melintasi lintas Sulawesi masih sering dijumpai di wilayah kecamatan yang akses transportasi ke sekolah sangat minim.
Bahkan di wilayah ibu kota kabupaten, acapkali terlihat dalam satu unit becak motor (bentor) ditumpangi lebih dari 5 orang pelajar karena jarak tempuh antara rumah dan sekolah ada yang mencapai 7 kilo meter bahkan lebih.
"Kondisi tersebut sangat beresiko. Namun transportasi publik yang tersedia memang sangat minim hanya mengandalkan bentor atau ojek. Itu pun tidak merata dapat dengan mudah ditemui di setiap desa," ungkapnya.
Sehingga pimpinan DPRD meminta pihak Komisi III untuk segera menggelar rapat bersama mitra kerja yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terbaik terhadap pengelolaan bus sekolah gratis.
"Mengingat saya telah menghubungi pihak Dinas Perhubungan yang menjelaskan kendala belum adanya biaya operasional bus sekolah dan honor supir menjadi penyebab utama. Maka kondisi ini perlu dibicarakan agar segera menemukan solusi," katanya lagi.
DPRD sendiri lanjut katanya, berharap bus sekolah gratis dapat dikelola pihak Dinas Pendidikan yang lebih memahami jadwal penyelenggaraan kegiatan pendidikan tatap muka.
Termasuk pemetaan wilayah sekolah yang perlu ditunjang dengan layanan bus sekolah gratis. ***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022