Megawati akan menghadiri pelantikan presiden Korea Selatan

Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri  telah mendarat di Seongnam, Seoul, Minggu waktu setempat, untuk menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

Megawati disambut Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, Deputi Jenderal MOFA dan atase pertahanan Indonesia di Seoul.

Di Negeri Ginseng itu, mantan presiden itu akan menghadiri pelantikan Yoon dan menerima penganugerahan gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjelaskan, Megawati tiba di Seoul bersama sejumlah jajaran partai politik penguasa itu serta para staf pribadinya. Terdapat di dalam rombongan itu antara lain, adalah Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, dan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan, Rokhmin Dahuri.

"Setelah dua tahun masa pandemi, ini baru pertama kali bagi Ibu Megawati keluar dan naik pesawat. Baru ini setelah pandemi. Selama pandemi, belum pernah Ibu Mega naik pesawat keluar negeri. Bahkan selama pandemi, Ibu Megawati juga tidak pernah ke Bali," kata Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa undangan dari Republik Korea Selatan ini merupakan suatu kehormatan. Undangan bersifat khusus oleh presiden terpilih untuk menghadiri pelantikan.

Di Seoul, Megawati akan hadir di pelantikan presiden baru yang dijadwalkan pada pukul 10.30 waktu setempat Selasa (10/5). Pada malam harinya, Megawati akan hadir di jamuan makan malam yang dibuat khusus oleh Yoon.

Keesokan harinya, Megawati akan berangkat lagi ke Istana Kepresidenan Korea Selatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Yoon, dilanjutkan ke Gedung Seoul Institute of the Arts karena dia akan menghadiri upacara penganugerahan gelar profesor kehormatan.

SIA sebagai pemberi gelar, adalah institusi pendidikan ternama yang sudah berdiri lebih dari 60 tahun yang melahirkan puluhan artis ternama dan berkualitas dari Korea. Sebut saja Kim Seon Ho, Son Ye Jin, hingga Kim Ha-neul, penyanyi Wooyoung dari Grup 2PM, dan presenter Yoo Jae-Suk.

SIA memberi gelar profesor itu karena menilai besarnya kontribusi serta komitmen kemanusiaan Megawati memperjuangkan perdamaian di Semenanjung Korea, serta perhatiannya yang begitu besar terhadap demokrasi, lingkungan dan kebudayaan.

"Bahkan Ibu Mega pernah jadi utusan khusus presiden Korea Selatan untuk ke Korea Utara dalam menjalankan diplomasi perdamaian. Karena pada dasarnya Korea ini kan satu bangsa dua negara. Hanya karena perbedaan ideologi akibat perang dingin, kemudian terpecah jadi dua negara, sehingga proses reunifikasi Korea harus terus menerus dijalankan dengan cara damai dan dialog. Diplomasi kebudayaan merupakan pendekatan penting yang bisa dilakukan," kata Kristiyanto.

Megawati dikenal sebagai sedikit pemimpin yang bisa diterima secara baik oleh penguasa Korea Utara. Hal ini terkait hubungan historis antara Proklamator yang juga ayah Megawati, Bung Karno, dan Pemimpin Besar Korea Utara, Kim Il-sung, yang adalah kakek dari Pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. 

Kedekatan kedua pemimpin itu sangat erat. Soekarno memberikan bunga anggrek silangan karya ahli-ahli botani Indonesia yang sangat indah, Dendrobium kimilsungia, yang namanya diabadikan dari nama Kim Il-sung, sebagai lambang persahabatan Indonesia dan Korea Utara. Bunga anggrek berwarna merah cerah ini masih bermekaran secara baik di sana. 

Indonesia juga satu dari sedikit negara berdaulat di dunia yang membuka hubungan diplomatik dengan Korea Selatan dan Korea Utara serta membuka kedutaan besar Indonesia di masing-masing ibu kota negara Semenanjung Korea itu, dan sebaliknya demikian.

Gelar dari SIA ini bukan yang pertama dari Korsel untuk Megawati. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu juga menerima gelar doktor honoris causa dari beberapa universitas di Korea.

Pemberian gelar profesor dari SIA ini, menurut Kristiyanto, menjadi penting di tengah ketegangan hubungan Selatan dan Utara saat ini, terutama setelah Korea Utara belum lama ini meluncurkan rudal balistik.

"Sebab Ibu Mega yang konsisten dalam membangun dan mewujudkan perdamaian di Korea, diharapkan dengan kepemimpinan Ibu Mega yang diterima kedua belah pihak, dalam membantu proses dialog bagi masa depan semenanjung itu. Dan di sinilah pemberian profesor kehormatan diberikan kepada Ibu Megawati dari Seoul Institute of the Arts. Karena memang pendekatan kebudayaan itu suatu hal yang sangat penting," kata dia.

Sebelum memberikan gelar profesor kehormatan itu, SIA juga sudah melakukan kajian-kajian terhadap kepemimpinan Megawati dan dedikasinya terhadap kebudayaan.

"Kalau kita lihat ke dalam, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki Badan Kebudayaan. Kebudayaan sebagai ruang dialog dalam politik itu juga hanya diwujudkan PDI Perjuangan. Kita punya Badan Kebudayaan yang terbukti efektif dalam menjabarkan Pancasila melalui jalan Trisakti," kata  dia.

Bahkan, selama bulan puasa, menjelang sahur dan buka puasa diadakan kegiatan. Begitupun pada saat peringatan hari besar agama lain. "Ini wujud Badan Kebudayaan mengangkat seluruh perspektif kebudayaan dalam peristiwa-peristiwa yang mengangkat religiusitas bangsa ini," kata dia.

Gelar profesor kehormatan dari SIA ini akan menjadi yang kedua untuk Megawati. Sebelumnya, pada Juni 2021 lalu, Megawati menerima gelar Profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan di Bidang Kepemimpinan Strategik.

Sementara untuk gelar doktor kehormatan, Megawati sudah menerima sembilan, yakni Waseda University di Tokyo, Jepang (29 September 2001, bidang politik), Moscow State Institute of International Relations, Moskow, Rusia (22 April 2003, bidang politik), Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan (19 Oktober 2015, bidang politik), Universitas Padjajaran di Bandung, Indonesia (25 Oktober 2016, bidang politik dan pemerintahan), Universitas Negeri Padang di Padang, Indonesia (27 September 2017, bidang pendidikan politik).

Selain itu doktor kehormatan dari Mokpo National University di Mokpo, Korea Selatan (16 November 2017, bidang demokrasi ekonomi), Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung, Indonesia (8 Maret 2018, bidang politik dan pemerintahan), Fujian Normal University di Fuzhou, Fujian, Tiongkok (5 November 2018, bidang diplomasi ekonomi), dan Soka University Japan di Tokyo, Jepang (8 Januari 2020, bidang kemanusiaan).