Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin berharap kuota penerimaan PNS bertambah, sehingga dihadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, pihaknya memperjuangkan nasib aparaturnya yang belum berstatus Pegawai sipil negara (PNS).
"Jumlah PNS di daerah ini masih sangat minim, hanya 2.761 orang, sehingga pemerintah daerah terpaksa merekrut tenaga honor baik pegawai tidak tetap (PTT) maupun guru tidak tetap (GTT) yang kini mencapai 2.430 orang," kata bupati saat menerima kunjungan Menpan, Rabu.
Banyak jabatan struktural di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum terisi, bahkan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM) di bidang perizinan, hanya diisi oleh PTT saja.
"Kepala bidangnya saja yang berstatus PNS, sedangkan stafnya diisi para PTT yang kontrak kerjanya hanya 1 tahun," ujar Indra.
Kunjungan Menpan dan RB kata ia, diharapkan membawa berkah sehingga kuota penerimaan PNS untuk kabupaten ini meningkat, apalagi pemerintah daerah tidak hanya mengalami kekurangan tenaga administrasi, namun guru dan perawat tersebar di 11 kecamatan sangat minim.
Bahkan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) belum ada yang berstatus ASN, 113 Satpol-PP masih berstatus PTT.
Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia wajib membuat desain kepegawaian untuk lima tahun ke depan.
"Ini wajib, mengingat penerimaan PNS tidak lagi berdasarkan formatur dan ketersediaan anggaran, namun ditekankan pada kebutuhan aparatur di daerah sesuai desain yang diajukan kepala daerah," ujarnya.
Setiap daerah pasti memiliki kebutuhan berbeda, sehingga desain kepegawaian yang akan mewujudkan indeks reformasi birokrasi yaitu akuntabilitas pemerintah ditunjang oleh unit-unit pelayanan teknis yang baik.
Serta sumber daya aparatur yang berkualitas dari etos kerja maupun sikap kegotongroyongan dan inovasi penyusunan program yang akan berdampak pada penataan kelembagaan dan kepegawaian pasti akan terwujud.
Akhir tahun ini kata Yuddy, akan terbit Peraturan Pemerintah tentang program Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pemerintah daerah diharapkan memprioritaskan tenaga muda di bawah 35 tahun, termasuk berpeluang merekrut PTT yang sudah mengabdi. "Saya melihat masih banyak PTT yang muda-muda, beri peluang untuk mereka mengikuti seleksi," tambahnya.
Ia berpesan, penataan pemerintahan daerah harus baik. PNS sangat diperlukan namun melalui program P3K akan mengurangi beban keuangan dalam jangka panjang.
Banyak daerah yang belanja pegawainya sudah lampu merah, sehingga penataan kepegawaian berbasis anggaran belanja yang efisien harus dilakukan.
Diantaranya dengan selektif melakukan penerimaan CPNS dan daerah pun dituntut untuk lebih meningkatkan pembangunan berbasis perekonomian lokal.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Jumlah PNS di daerah ini masih sangat minim, hanya 2.761 orang, sehingga pemerintah daerah terpaksa merekrut tenaga honor baik pegawai tidak tetap (PTT) maupun guru tidak tetap (GTT) yang kini mencapai 2.430 orang," kata bupati saat menerima kunjungan Menpan, Rabu.
Banyak jabatan struktural di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum terisi, bahkan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM) di bidang perizinan, hanya diisi oleh PTT saja.
"Kepala bidangnya saja yang berstatus PNS, sedangkan stafnya diisi para PTT yang kontrak kerjanya hanya 1 tahun," ujar Indra.
Kunjungan Menpan dan RB kata ia, diharapkan membawa berkah sehingga kuota penerimaan PNS untuk kabupaten ini meningkat, apalagi pemerintah daerah tidak hanya mengalami kekurangan tenaga administrasi, namun guru dan perawat tersebar di 11 kecamatan sangat minim.
Bahkan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) belum ada yang berstatus ASN, 113 Satpol-PP masih berstatus PTT.
Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia wajib membuat desain kepegawaian untuk lima tahun ke depan.
"Ini wajib, mengingat penerimaan PNS tidak lagi berdasarkan formatur dan ketersediaan anggaran, namun ditekankan pada kebutuhan aparatur di daerah sesuai desain yang diajukan kepala daerah," ujarnya.
Setiap daerah pasti memiliki kebutuhan berbeda, sehingga desain kepegawaian yang akan mewujudkan indeks reformasi birokrasi yaitu akuntabilitas pemerintah ditunjang oleh unit-unit pelayanan teknis yang baik.
Serta sumber daya aparatur yang berkualitas dari etos kerja maupun sikap kegotongroyongan dan inovasi penyusunan program yang akan berdampak pada penataan kelembagaan dan kepegawaian pasti akan terwujud.
Akhir tahun ini kata Yuddy, akan terbit Peraturan Pemerintah tentang program Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pemerintah daerah diharapkan memprioritaskan tenaga muda di bawah 35 tahun, termasuk berpeluang merekrut PTT yang sudah mengabdi. "Saya melihat masih banyak PTT yang muda-muda, beri peluang untuk mereka mengikuti seleksi," tambahnya.
Ia berpesan, penataan pemerintahan daerah harus baik. PNS sangat diperlukan namun melalui program P3K akan mengurangi beban keuangan dalam jangka panjang.
Banyak daerah yang belanja pegawainya sudah lampu merah, sehingga penataan kepegawaian berbasis anggaran belanja yang efisien harus dilakukan.
Diantaranya dengan selektif melakukan penerimaan CPNS dan daerah pun dituntut untuk lebih meningkatkan pembangunan berbasis perekonomian lokal.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015