Pekanbaru, (ANTARAGORONTALO) - Anggota Komisi X DPR RI Venna Melinda menginginkan film masuk dalam suatu pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan karena dinilai karena budayanya bersifat berkelanjutan.
"RUU Kebudayaan tidak ada spesifik mengenai film, tapi ada pasal mengenai kuliner. Kalau kuliner saja dibuat satu pasal, mustinya film juga sama karena budayanya juga bisa berkelanjutan," katanya saat pembahasan RUU itu dengan Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru.
Ia mengatakan bahwa film bisa berkelanjutan karena juga bisa memperkenalkan dan mempromosikan budaya itu sendiri. Dia mencontohkan film Laskar Pelangi yang membuat Belitung terkenal.
Berdasarkan rapat dengar pendapat sebelumnya dengan praktisi film, Legislator yang dulunya artis ini menyampaikan lagi bahwa telah disepakati film itu identik dengan budaya. Menurutnya mungkin film tidak masuk RUU Kebudayaan karena sudah ada UU Perfilman.
"Tapi saya rasa film juga memegang suatu kekuatan penting dalam promosi budaya. Karena film pun bisa diangkat dengan menampilkan budaya-budaya itu sendiri. Jadi mumpung masih di Badan Legislasi, di pasal 20 bisa dimasukkan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja usulan RUU Kebudayaan, Mujib Rohmad mengatakan bahwa memang undang-undang anaknya sudah lahir, sedangkan induknya belum. Anak-anak itu diantaranya UU Cagar Budaya, UU Bahasa, dan UU Perfilman.
"RUU ini baru usulan inisiatif dan belum jadi rancangan. Makanya tidak bisa detail masuk ke ruang-ruang itu, maka nanti kita cari ketika resmi jadi RUU. Baru bisa masuk pembahasan berikutnya lebih detail," jelasnya.
Dia mengatakan tidak ada istilah UU induk dan UU anak, semuanya memiliki strata sama. Akan tetapi paling tidak semangat ini sudah mengundang keberagaman Indonesia yang kebudayaannya terlampau luas dan banyak.
Rombongan Pokja RUU Kebudayaan sendiri melakukan kunjungan kerja ke Riau dalam rangka meminta masukan penyempurnaan draf rancangan. Kedatangan 10 Anggota Komisi X itu didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau, Kamsol dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Al-Azhar.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"RUU Kebudayaan tidak ada spesifik mengenai film, tapi ada pasal mengenai kuliner. Kalau kuliner saja dibuat satu pasal, mustinya film juga sama karena budayanya juga bisa berkelanjutan," katanya saat pembahasan RUU itu dengan Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru.
Ia mengatakan bahwa film bisa berkelanjutan karena juga bisa memperkenalkan dan mempromosikan budaya itu sendiri. Dia mencontohkan film Laskar Pelangi yang membuat Belitung terkenal.
Berdasarkan rapat dengar pendapat sebelumnya dengan praktisi film, Legislator yang dulunya artis ini menyampaikan lagi bahwa telah disepakati film itu identik dengan budaya. Menurutnya mungkin film tidak masuk RUU Kebudayaan karena sudah ada UU Perfilman.
"Tapi saya rasa film juga memegang suatu kekuatan penting dalam promosi budaya. Karena film pun bisa diangkat dengan menampilkan budaya-budaya itu sendiri. Jadi mumpung masih di Badan Legislasi, di pasal 20 bisa dimasukkan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja usulan RUU Kebudayaan, Mujib Rohmad mengatakan bahwa memang undang-undang anaknya sudah lahir, sedangkan induknya belum. Anak-anak itu diantaranya UU Cagar Budaya, UU Bahasa, dan UU Perfilman.
"RUU ini baru usulan inisiatif dan belum jadi rancangan. Makanya tidak bisa detail masuk ke ruang-ruang itu, maka nanti kita cari ketika resmi jadi RUU. Baru bisa masuk pembahasan berikutnya lebih detail," jelasnya.
Dia mengatakan tidak ada istilah UU induk dan UU anak, semuanya memiliki strata sama. Akan tetapi paling tidak semangat ini sudah mengundang keberagaman Indonesia yang kebudayaannya terlampau luas dan banyak.
Rombongan Pokja RUU Kebudayaan sendiri melakukan kunjungan kerja ke Riau dalam rangka meminta masukan penyempurnaan draf rancangan. Kedatangan 10 Anggota Komisi X itu didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau, Kamsol dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Al-Azhar.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015