Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani
mengimbau kepada DPR RI untuk tidak terburu-buru membahas dua Rancangan
UU Tax Amnesty dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Fraksi Partai Gerindra ingin DPR tidak terlalu ngotot membahas perubahan kedua RUU itu," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengakui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kelemahan dan kekurangan.
"Memang, KPK ada kekurangan tapi mari kita pikirkan KPK dengan cara tidak mengubah UU. Apakah untuk memperbaiki KPK dengan cara mengubah UU KPK?" kata Muzani Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk membahas Dua RUU, yakni RUU Tax Amnesty dan RUU KPK. RUU Tax Amnesty menjadi usulan pemerintah dan RUU KPK merupakan usulan atau inisiatif DPR RI.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Fraksi Partai Gerindra ingin DPR tidak terlalu ngotot membahas perubahan kedua RUU itu," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengakui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kelemahan dan kekurangan.
"Memang, KPK ada kekurangan tapi mari kita pikirkan KPK dengan cara tidak mengubah UU. Apakah untuk memperbaiki KPK dengan cara mengubah UU KPK?" kata Muzani Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk membahas Dua RUU, yakni RUU Tax Amnesty dan RUU KPK. RUU Tax Amnesty menjadi usulan pemerintah dan RUU KPK merupakan usulan atau inisiatif DPR RI.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015