Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Ishak Ntoma, mengatakan penuntasan stunting tidak hanya dilakukan Dinas Kesehatan, tetapi menjadi pekerjaan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

"Dinas Kesehatan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Butuh peran aktif dan keterlibatan dari semua pihak, khususnya OPD lintas sektor maupun TPPS yang akan menandatangani kontrak bagaimana mengintervensi stunting di Bone Bolango," kata Sekda Ishak Ntoma di Gorontalo, Kamis.

Sekda Ishak Ntoma menggagas salah satu program yang diharapkan bisa menurunkan stunting di Bone Bolango, yakni  program Gadis Manis atau “Gerakan Aksi di Desa Mengatasi dan Mengintervensi Stunting” Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

"Gerakan ini, tentu butuh kolaborasi lintas sektor, karena urusan stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan sendiri. Semua harus bahu membahu untuk melakukan percepatan penurunan stunting yang tersebar di delapan kecamatan dan 22 desa di Kabupaten Bone Bolango," ujar Sekda Ishak Ntoma.

Ia berharap melalui kegiatan rapat koordinasi pemetaan dan analisis situasi ini seluruh OPD yang masuk dalam TPPS, dan Kepala-Kepala Puskesmas, serta lintas program Dinas Kesehatan agar dapat berkomitmen untuk melaksanakan program kegiatan yang diprioritaskan pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone Bolango tahun 2023.

Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Bone Bolango.

"Semoga lewat kegiatan Rakor ini kita dalam melaksanakan tahapan aksi konvergensi stunting akan memperkuat komitmen kita semua dalam menurunkan angka stunting di Bone Bolango," harap dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Meyrin Kadir, mengungkapkan pelaksanaan Rakor pemetaan dan analisis situasi yang menghadirkan narasumber Co.team leader INEY-Bangda Regional V Makassar ini, diikuti peserta dari OPD TPPS, Kepala Puskesmas, dan lintas program Dinas Kesehatan.

Meyrin berharap kegiatan itu dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategi dalam hal memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan intervensi gizi terintegrasi.

Memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi terintegrasi, meningkatkan efektifitas sistem manajemen data dalam membuat usulan keputusan alokasi program dan lokasi fokus. 

"Selain itu, menentukan kegiatan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan desa dalam meningkatkan integrasi layanan di tingkat desa," pungkasnya.

Pewarta: Adiwinata Solihin

Editor : Hence Paat


COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022