Bupati Bone Bolango Hamim Pou menekankan semua pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, harus memiliki komitmen reformasi birokrasi dan mempunyai kompetensi.
"Baik manajerial, teknis maupun sosio kultural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara," ujarnya di Gorontalo, Sabtu.
Hal itu diutarakan Bupati yang turut didampingi Wakil Bupati Merlan Uloli usai kegiatan evaluasi kinerja dan kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2022.
Menurutnya, semua pejabat, baik pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas harus juga memiliki loyalitas terhadap pimpinan. Hal ini penting, karena dengan loyalitas, dinamika birokrasi akan berjalan dan terlaksana dengan baik demi menciptakan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih bermartabat.
Olehnya itu, dia berharap melalui evaluasi kinerja dan kompetensi ini akan melahirkan pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebab kegiatan ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi, khususnya untuk penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai kompetensi secara selektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, lanjut Hamim, sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menekankan agar implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis pada sistem merit.
Salah satu ide progresif dalam UU ini, jelas Bupati Hamim, adalah mengatur pejabat Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.
"Saya berharap, melalui evaluasi kinerja dan kompetensi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga komitmen reformasi birokrasi serta bisa menjawab tuntutan masyarakat tentang profesionalisme ASN," pungkas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Baik manajerial, teknis maupun sosio kultural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara," ujarnya di Gorontalo, Sabtu.
Hal itu diutarakan Bupati yang turut didampingi Wakil Bupati Merlan Uloli usai kegiatan evaluasi kinerja dan kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2022.
Menurutnya, semua pejabat, baik pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas harus juga memiliki loyalitas terhadap pimpinan. Hal ini penting, karena dengan loyalitas, dinamika birokrasi akan berjalan dan terlaksana dengan baik demi menciptakan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih bermartabat.
Olehnya itu, dia berharap melalui evaluasi kinerja dan kompetensi ini akan melahirkan pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebab kegiatan ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi, khususnya untuk penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai kompetensi secara selektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, lanjut Hamim, sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menekankan agar implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis pada sistem merit.
Salah satu ide progresif dalam UU ini, jelas Bupati Hamim, adalah mengatur pejabat Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.
"Saya berharap, melalui evaluasi kinerja dan kompetensi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga komitmen reformasi birokrasi serta bisa menjawab tuntutan masyarakat tentang profesionalisme ASN," pungkas dia.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022