Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memastikan menyiapkan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
"Kami sudah siapkan skema penganggaran Pilkada. Namun masih memerlukan penjelasan lebih mendetail mengingat pelaksanaan Pilkada berlangsung serentak di tahun 2024. Sehingga perlu mengetahui terkait kewenangan dan batasan pengalokasian anggaran tersebut, antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah," kata Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Gorontalo, Minggu.
Hal itu penting katanya, mengingat soal penggunaan anggaran sangat ketat, seperti tidak boleh ganda atau tumpang tindih dalam menganggarkan.
Dalam kewenangan menyangkut pendanaan Pilkada serentak, pemkab akan membahas lebih detail.
Apalagi jika ditotalkan sesuai pengajuan pihak penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten, anggaran tersebut dapat mencapai Rp50 miliar.
Sehingga pemkab perlu menyiapkan skema penganggaran Pilkada, dengan baik dan detail.
Termasuk telah membahas di tingkat tim anggaran pemerintah daerah untuk skema pengalokasian yang akan ditetapkan di dua Tahun Anggaran, menghindari penumpukan beban anggaran.
Seperti pengalokasian di Tahun Anggaran 2023, kemudian di Tahun 2024.
"Semua akan dibahas dan disesuaikan sebagaimana pengajuan anggaran yang telah disampaikan pihak penyelenggara," katanya.
Ia menegaskan, pemkab mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di daerah itu, termasuk Pemilihan Presiden dan Legislatif di tahun yang sama.
Ketua KPU Kabupaten, Munawir Ismail, mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp33 miliar untuk pendanaan Pilkada serentak Tahun 2024 di daerah itu.
"Rencana kegiatan dan anggaran sudah kami ajukan. Tinggal menunggu pembahasan bersama pemerintah daerah untuk detail pengalokasian anggaran sesuai tahapan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan Pilkada di daerah ini," katanya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Kami sudah siapkan skema penganggaran Pilkada. Namun masih memerlukan penjelasan lebih mendetail mengingat pelaksanaan Pilkada berlangsung serentak di tahun 2024. Sehingga perlu mengetahui terkait kewenangan dan batasan pengalokasian anggaran tersebut, antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah," kata Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Gorontalo, Minggu.
Hal itu penting katanya, mengingat soal penggunaan anggaran sangat ketat, seperti tidak boleh ganda atau tumpang tindih dalam menganggarkan.
Dalam kewenangan menyangkut pendanaan Pilkada serentak, pemkab akan membahas lebih detail.
Apalagi jika ditotalkan sesuai pengajuan pihak penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten, anggaran tersebut dapat mencapai Rp50 miliar.
Sehingga pemkab perlu menyiapkan skema penganggaran Pilkada, dengan baik dan detail.
Termasuk telah membahas di tingkat tim anggaran pemerintah daerah untuk skema pengalokasian yang akan ditetapkan di dua Tahun Anggaran, menghindari penumpukan beban anggaran.
Seperti pengalokasian di Tahun Anggaran 2023, kemudian di Tahun 2024.
"Semua akan dibahas dan disesuaikan sebagaimana pengajuan anggaran yang telah disampaikan pihak penyelenggara," katanya.
Ia menegaskan, pemkab mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di daerah itu, termasuk Pemilihan Presiden dan Legislatif di tahun yang sama.
Ketua KPU Kabupaten, Munawir Ismail, mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp33 miliar untuk pendanaan Pilkada serentak Tahun 2024 di daerah itu.
"Rencana kegiatan dan anggaran sudah kami ajukan. Tinggal menunggu pembahasan bersama pemerintah daerah untuk detail pengalokasian anggaran sesuai tahapan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan Pilkada di daerah ini," katanya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022