Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk terus memperbaiki data penerima bantuan langsung tunai (BLT).
"Di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), pemkab harus memanfaatkan program kompensasi yang diberikan pemerintah pusat. Sehingga data penerima bantuan harus terus diperbaharui untuk memastikan seluruh warga sasaran penerima bantuan, tidak ada yang terlewati," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau, di Gorontalo, Senin.
Memang sangat disayangkan ketika harga BBM harus naik lagi, ujarnya.
Sebab akan berdampak pada kenaikan harga barang dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat khususnya berpenghasilan rendah.
Namun ini adalah keputusan pemerintah yang harus didukung sebab sudah pasti Presiden Jokowi telah menghitung dengan cermat disertai berbagai pertimbangan.
Tujuannya pasti untuk memperbaiki perekonomian negara secara keseluruhan. Olehnya, untuk mengimbangi kebijakan itu, pemerintah pusat memberikan kompensasi dengan penyaluran bantuan.
Maka yang ada di daerah kata Deisy, harus memastikan masyarakat sasaran untuk mendapatkan hak kompensasi tersebut.
"Saya berharap pemkab selalu pro aktif memperbaiki data ke Kementerian Sosial. Juga hindari menjiplak data," katanya.
Seluruh anggota DPRD pun, khususnya dari Fraksi PDIP akan turun ke daerah pemilihan masing-masing.
Untuk ikut mengecek apakah masih ada masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), pemkab harus memanfaatkan program kompensasi yang diberikan pemerintah pusat. Sehingga data penerima bantuan harus terus diperbaharui untuk memastikan seluruh warga sasaran penerima bantuan, tidak ada yang terlewati," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau, di Gorontalo, Senin.
Memang sangat disayangkan ketika harga BBM harus naik lagi, ujarnya.
Sebab akan berdampak pada kenaikan harga barang dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat khususnya berpenghasilan rendah.
Namun ini adalah keputusan pemerintah yang harus didukung sebab sudah pasti Presiden Jokowi telah menghitung dengan cermat disertai berbagai pertimbangan.
Tujuannya pasti untuk memperbaiki perekonomian negara secara keseluruhan. Olehnya, untuk mengimbangi kebijakan itu, pemerintah pusat memberikan kompensasi dengan penyaluran bantuan.
Maka yang ada di daerah kata Deisy, harus memastikan masyarakat sasaran untuk mendapatkan hak kompensasi tersebut.
"Saya berharap pemkab selalu pro aktif memperbaiki data ke Kementerian Sosial. Juga hindari menjiplak data," katanya.
Seluruh anggota DPRD pun, khususnya dari Fraksi PDIP akan turun ke daerah pemilihan masing-masing.
Untuk ikut mengecek apakah masih ada masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022