Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo meminta pemerintah setempat merealisasikan semesta jaminan kesehatan (jamkes) atau Universal Health Coverage (UHC) pada 2023.
"Jika tahun ini masih belum terealisasi karena kendala anggaran maka tahun 2023 harus bisa dipastikan daerah ini telah merealisasikan UHC. Kami Badan Anggaran DPRD akan mengawal pengalokasian anggaran tersebut," kata Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Aryati Polapa di Gorontalo, Jumat.
DPRD, kata dia, sangat memahami kondisi keuangan daerah.
Namun dalam urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya di sektor kesehatan, harus dapat dipastikan aman, terselenggara dengan baik sesuai tujuan pemerintah dalam memberi pelayanan kesehatan paripurna bagi masyarakat.
Sehingga alokasi anggaran tersebut, akan dikawal dengan baik oleh DPRD.
"Itu adalah bagian dari tugas utama DPRD untuk memastikan hak-hak rakyat di bidang pelayanan dasar benar-benar terpenuhi," katanya.
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro mengatakan untuk tahun anggaran 2022, kemampuan keuangan daerah belum dapat mengalokasikan anggaran UHC.
"Saat ini, kita masih mengalami defisit anggaran Rp3,7 miliar yang terus dicari solusi. Namun pada rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023, kita telah merencanakan alokasi anggaran cakupan semesta jaminan kesehatan mencapai Rp12 miliar," katanya.
Tim anggaran pemerintah daerah akan mengajukan ke DPRD untuk pengalokasian tersebut. Dengan target, program tersebut mulai terealisasi pada 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Jika tahun ini masih belum terealisasi karena kendala anggaran maka tahun 2023 harus bisa dipastikan daerah ini telah merealisasikan UHC. Kami Badan Anggaran DPRD akan mengawal pengalokasian anggaran tersebut," kata Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Aryati Polapa di Gorontalo, Jumat.
DPRD, kata dia, sangat memahami kondisi keuangan daerah.
Namun dalam urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya di sektor kesehatan, harus dapat dipastikan aman, terselenggara dengan baik sesuai tujuan pemerintah dalam memberi pelayanan kesehatan paripurna bagi masyarakat.
Sehingga alokasi anggaran tersebut, akan dikawal dengan baik oleh DPRD.
"Itu adalah bagian dari tugas utama DPRD untuk memastikan hak-hak rakyat di bidang pelayanan dasar benar-benar terpenuhi," katanya.
Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Suleman Lakoro mengatakan untuk tahun anggaran 2022, kemampuan keuangan daerah belum dapat mengalokasikan anggaran UHC.
"Saat ini, kita masih mengalami defisit anggaran Rp3,7 miliar yang terus dicari solusi. Namun pada rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023, kita telah merencanakan alokasi anggaran cakupan semesta jaminan kesehatan mencapai Rp12 miliar," katanya.
Tim anggaran pemerintah daerah akan mengajukan ke DPRD untuk pengalokasian tersebut. Dengan target, program tersebut mulai terealisasi pada 2023.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022