Politisi Golkar Gorontalo, Hamzah Sidik menyebut, tahapan pemilihan umum (pemilu) yang sementara berlangsung perlu dikawal bersama.
"Kita perlu mengawal bersama seluruh tahapan pemilu agar tidak ada yang keliru maupun melakukan pelanggaran baik sengaja maupun tidak," kata politisi muda yang menjabat Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara ini, di Gorontalo, Jumat.
Ia berharap, menghadapi pemilu serentak tahun 2024, seluruh elemen masyarakat khususnya partai politik agar dapat saling menghargai.
Dalam hajatan yang akan digelar satu partai politik, agar partai politik lain dapat menghargai. Contohnya, Partai Golkar menggelar hajatan, seperti musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), rapat kerja, dan lain-lain, agar parpol lain dapat menghargai. "Termasuk siapapun yang kita undang, tentu menjadi hak pemilik hajatan berhak mengundang siapa saja," katanya.
Ia menyentil terkait sorotan pelaksanaan Musdalub Golkar yang akan digelar pada Sabtu, 4 Maret 2023, mengundang para kepala desa di daerah itu.
"Ini undangan normatif. Undangan tersebut bukanlah trik mobilisasi massa atau kekuatan dalam rangka memenangkan pemilu serentak 2024 di daerah ini. Mengundang kepala desa, sama halnya dengan mengundang rekan-rekan media," ucapnya.
Apalagi tidak hanya kepada desa dan wartawan yang diundang. Parpol lain, penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, juga diundang pada kegiatan tersebut. Mereka diundang untuk menghadiri kegiatan pembukaan, bukan acara inti Musdalub.
Jika ada indikasi pelanggaran atau Golkar dinilai bermaksud memobilisasi kekuatan untuk memenangkan pemilu, ini penilaian keliru dan tidak tepat.
"Golkar berharap, politisasi di area politik tidak dilakukan sebagai bentuk mengedepankan sikap saling menghargai. Apalagi di parlemen, dengan entitas satu fraksi utuh yang dimiliki, Golkar terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah, anggaran BPJS kesehatan, juga kepentingan publik lainnya tanpa mengenal warna maupun latar belakang dukungan politik. Sehingga kepala desa pun perlu mengetahui hasil-hasil perjuangan Golkar di parlemen," imbuhnya.
Siapapun yang diundang, tentu berhak pula menentukan akan hadir atau tidak. "Golkar akan tetap mengedepankan sikap saling menghargai, dalam hajatan yang digelar," kata Hamzah.
Ia mengimbau, kawal pemilu menjadi prioritas seluruh pihak dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu serentak 2024 yang digelar.
"Jika ada pelanggaran, silahkan lapor, adukan atau apapun bentuknya, ke pihak berkompeten untuk diproses sesuai mekanisme dan regulasi, mengedepankan sikap saling menghargai satu sama lain," sebutnya.****
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Kita perlu mengawal bersama seluruh tahapan pemilu agar tidak ada yang keliru maupun melakukan pelanggaran baik sengaja maupun tidak," kata politisi muda yang menjabat Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara ini, di Gorontalo, Jumat.
Ia berharap, menghadapi pemilu serentak tahun 2024, seluruh elemen masyarakat khususnya partai politik agar dapat saling menghargai.
Dalam hajatan yang akan digelar satu partai politik, agar partai politik lain dapat menghargai. Contohnya, Partai Golkar menggelar hajatan, seperti musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), rapat kerja, dan lain-lain, agar parpol lain dapat menghargai. "Termasuk siapapun yang kita undang, tentu menjadi hak pemilik hajatan berhak mengundang siapa saja," katanya.
Ia menyentil terkait sorotan pelaksanaan Musdalub Golkar yang akan digelar pada Sabtu, 4 Maret 2023, mengundang para kepala desa di daerah itu.
"Ini undangan normatif. Undangan tersebut bukanlah trik mobilisasi massa atau kekuatan dalam rangka memenangkan pemilu serentak 2024 di daerah ini. Mengundang kepala desa, sama halnya dengan mengundang rekan-rekan media," ucapnya.
Apalagi tidak hanya kepada desa dan wartawan yang diundang. Parpol lain, penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, juga diundang pada kegiatan tersebut. Mereka diundang untuk menghadiri kegiatan pembukaan, bukan acara inti Musdalub.
Jika ada indikasi pelanggaran atau Golkar dinilai bermaksud memobilisasi kekuatan untuk memenangkan pemilu, ini penilaian keliru dan tidak tepat.
"Golkar berharap, politisasi di area politik tidak dilakukan sebagai bentuk mengedepankan sikap saling menghargai. Apalagi di parlemen, dengan entitas satu fraksi utuh yang dimiliki, Golkar terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah, anggaran BPJS kesehatan, juga kepentingan publik lainnya tanpa mengenal warna maupun latar belakang dukungan politik. Sehingga kepala desa pun perlu mengetahui hasil-hasil perjuangan Golkar di parlemen," imbuhnya.
Siapapun yang diundang, tentu berhak pula menentukan akan hadir atau tidak. "Golkar akan tetap mengedepankan sikap saling menghargai, dalam hajatan yang digelar," kata Hamzah.
Ia mengimbau, kawal pemilu menjadi prioritas seluruh pihak dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu serentak 2024 yang digelar.
"Jika ada pelanggaran, silahkan lapor, adukan atau apapun bentuknya, ke pihak berkompeten untuk diproses sesuai mekanisme dan regulasi, mengedepankan sikap saling menghargai satu sama lain," sebutnya.****
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023