Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah akan mengawal Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya agar berjalan dengan lancar.
Mahfud mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Kanal Pemilu di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, Senin malam (1/8), seperti dikutip dalam siaran persnya, Selasa.
Menurut dia, semua yang hal yang diperlukan terkait persiapan Pemilu, termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua mitra kerja. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," papar Mahfud.
Saat ini, lanjut Mahfud, usulan tambahan anggaran KPU yang sudah disetujui oleh pemerintah sebesar Rp1,24 triliun.
"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara.
Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," jelas Mahfud pada acara yang juga dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan para pimpinan partai politik ini.
Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen sedangkan mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berpesan agar KPU bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas.
"Saudara, kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," ujar Mahfud.
Dia pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.
Mahfud berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk lebih memajukan Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan ini, para pimpinan partai politik calon peserta Pemilu 2024, beberapa mitra kerja dan perwakilan aktivis kampus serta Badan Eksekutif Mahasiswa.
"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara.
Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," jelas Mahfud pada acara yang juga dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan para pimpinan partai politik ini.
Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen sedangkan mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berpesan agar KPU bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas.
"Saudara, kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu," ujar Mahfud.
Dia pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.
Mahfud berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk lebih memajukan Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan ini, para pimpinan partai politik calon peserta Pemilu 2024, beberapa mitra kerja dan perwakilan aktivis kampus serta Badan Eksekutif Mahasiswa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Polhukam: Pemerintah akan kawal Pemilu 2024
