Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah itu.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko, di Gorontalo, Sabtu.
Menurutnya, program ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan pangan di desa rawan pangan yang dilakukan pemerintah daerah, sudah sangat tepat.
"DPRD sangat mendukung pelaksanaannya dan siap berkolaborasi melalui program dana aspirasi dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem," katanya.
Program tersebut kata Lukum, harus menjadi prioritas pemerintah daerah. "Kita hadapi persoalan kemiskinan ini secara bersama-sama, dengan upaya percepatan pengentasan mulai dari kemiskinan ekstrem. Olehnya, sinergi pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan," kata Lukum pula.
Pemerintah daerah harus fokus pada program agar tidak ada kerawanan pangan. "Rawan belum tentu terjadi. Maka kita hindari kerawanan pangan melalui program strategis untuk melakukan upaya pencegahan dini diantaranya, penyaluran bantuan bahan pangan kepada keluarga sasaran," kata anggota Fraksi Golkar DPRD ini.
Ia pun berharap, program penanggulangan desa rawan pangan tidak hanya dilakukan pemerintah desa bersumber dari dana desa, namun setiap organisasi perangkat daerah termasuk DPRD harus mengambil peran dalam upaya bersama mengentaskan kemiskinan dan mencegah kerawanan pangan. Sehingga ketersediaan pangan benar-benar mencukupi baik di desa, kabupaten bahkan nasional.
"Kita pun wajib menggalakkan program menanam mulai dari lahan pekarangan sendiri. Dan saya sebagai anggota DPRD akan ikut menerapkan sebagai langkah bersama dalam optimalisasi pengentasan kerawanan pangan dan kemiskinan," katanya.
DPRD berharap, dengan beragam upaya menjaga keperluan pangan daerah, dapat berdampak pada percepatan penurunan angka kemiskinan daerah minimal mencapai 15 hingga 10 persen di tahun 2024 nanti.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Hal itu dikatakan anggota DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko, di Gorontalo, Sabtu.
Menurutnya, program ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan pangan di desa rawan pangan yang dilakukan pemerintah daerah, sudah sangat tepat.
"DPRD sangat mendukung pelaksanaannya dan siap berkolaborasi melalui program dana aspirasi dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem," katanya.
Program tersebut kata Lukum, harus menjadi prioritas pemerintah daerah. "Kita hadapi persoalan kemiskinan ini secara bersama-sama, dengan upaya percepatan pengentasan mulai dari kemiskinan ekstrem. Olehnya, sinergi pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan," kata Lukum pula.
Pemerintah daerah harus fokus pada program agar tidak ada kerawanan pangan. "Rawan belum tentu terjadi. Maka kita hindari kerawanan pangan melalui program strategis untuk melakukan upaya pencegahan dini diantaranya, penyaluran bantuan bahan pangan kepada keluarga sasaran," kata anggota Fraksi Golkar DPRD ini.
Ia pun berharap, program penanggulangan desa rawan pangan tidak hanya dilakukan pemerintah desa bersumber dari dana desa, namun setiap organisasi perangkat daerah termasuk DPRD harus mengambil peran dalam upaya bersama mengentaskan kemiskinan dan mencegah kerawanan pangan. Sehingga ketersediaan pangan benar-benar mencukupi baik di desa, kabupaten bahkan nasional.
"Kita pun wajib menggalakkan program menanam mulai dari lahan pekarangan sendiri. Dan saya sebagai anggota DPRD akan ikut menerapkan sebagai langkah bersama dalam optimalisasi pengentasan kerawanan pangan dan kemiskinan," katanya.
DPRD berharap, dengan beragam upaya menjaga keperluan pangan daerah, dapat berdampak pada percepatan penurunan angka kemiskinan daerah minimal mencapai 15 hingga 10 persen di tahun 2024 nanti.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023