Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Suleman Lakoro, menepis isu jika daerah tersebut mengalami kekosongan anggaran dalam kas daerah bahkan bangkrut.
"Siapa bilang daerah tidak ada uang. Hanya saja kita sementara mengatur bagaimana anggaran bisa sesuai peruntukkan. Karena selama ini pengelolaan keuangan kurang disiplin. Contoh ada program yang didanai dari pendapatan asli daerah (PAD). Belum masuk 100 persen bahkan belum ada yang masuk, namun program sudah dilaksanakan. Anggarannya ambil dari sumber yang lain. Nah, itu yang kita tertibkan. Kalau memang bersumber dari PAD, kita tunggu PAD baru laksanakan kegiatan," kata Sekda Suleman Lakoro, di Gorontalo, Rabu.
Menurutnya, narasi kas daerah kosong atau daerah bangkrut diharapkan tidak menjadi isu berlebihan yang dapat menyesatkan publik bahkan berpotensi merusak citra pemerintah daerah.
"Saya berharap, masyarakat tidak terpengaruh atau menanggapi kabar bohong. Mengingat roda pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik, melaksanakan program pembangunan dan beragam kegiatan yang telah direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini penggunaan anggaran lebih disiplin lagi. Seperti pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). "Sudah ada anggarannya bahkan bermerk atau diberi label untuk pembayaran gaji P3K total mencapai Rp62,4 miliar untuk Tahun Anggaran 2023. Sehingga tidak dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan lain.
Namun untuk alokasi anggaran berlebih, seperti anggaran untuk P3K tersebut, sementara diperjuangkan ke pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan lain.
"Kita segera menyurati pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan untuk dapat mengalokasikan kelebihan anggaran dalam pembayaran gaji P3K untuk alokasi kegiatan lain. Kami melakukan koordinasi dan meminta dukungan DPRD untuk merealisasikan hal tersebut," katanya.
Saat ini kata Suleman, juga selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD, pemerintah daerah terus membenahi penggunaan anggaran agar lebih disiplin lagi. Kendala yang dihadapi, dibahas dengan DPRD untuk mencari solusi bersama.
"Jadi kas daerah tidak kosong apalagi daerah sampai bangkrut. Hal itu perlu diluruskan kepada masyarakat," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Siapa bilang daerah tidak ada uang. Hanya saja kita sementara mengatur bagaimana anggaran bisa sesuai peruntukkan. Karena selama ini pengelolaan keuangan kurang disiplin. Contoh ada program yang didanai dari pendapatan asli daerah (PAD). Belum masuk 100 persen bahkan belum ada yang masuk, namun program sudah dilaksanakan. Anggarannya ambil dari sumber yang lain. Nah, itu yang kita tertibkan. Kalau memang bersumber dari PAD, kita tunggu PAD baru laksanakan kegiatan," kata Sekda Suleman Lakoro, di Gorontalo, Rabu.
Menurutnya, narasi kas daerah kosong atau daerah bangkrut diharapkan tidak menjadi isu berlebihan yang dapat menyesatkan publik bahkan berpotensi merusak citra pemerintah daerah.
"Saya berharap, masyarakat tidak terpengaruh atau menanggapi kabar bohong. Mengingat roda pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik, melaksanakan program pembangunan dan beragam kegiatan yang telah direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023," katanya.
Ia menjelaskan, saat ini penggunaan anggaran lebih disiplin lagi. Seperti pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). "Sudah ada anggarannya bahkan bermerk atau diberi label untuk pembayaran gaji P3K total mencapai Rp62,4 miliar untuk Tahun Anggaran 2023. Sehingga tidak dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan lain.
Namun untuk alokasi anggaran berlebih, seperti anggaran untuk P3K tersebut, sementara diperjuangkan ke pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan lain.
"Kita segera menyurati pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan untuk dapat mengalokasikan kelebihan anggaran dalam pembayaran gaji P3K untuk alokasi kegiatan lain. Kami melakukan koordinasi dan meminta dukungan DPRD untuk merealisasikan hal tersebut," katanya.
Saat ini kata Suleman, juga selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD, pemerintah daerah terus membenahi penggunaan anggaran agar lebih disiplin lagi. Kendala yang dihadapi, dibahas dengan DPRD untuk mencari solusi bersama.
"Jadi kas daerah tidak kosong apalagi daerah sampai bangkrut. Hal itu perlu diluruskan kepada masyarakat," imbuhnya.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023