Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah daerah (pemda) berinovasi untuk mengatasi defisit anggaran, kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran.
Roni Imran di Gorontalo, Jumat, mengatakan defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp39 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, harus cepat diatasi, agar program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai rencana.
Ia mengingatkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) daerah ini mencapai Rp393 miliar, naik sekitar Rp15 miliar dari tahun anggaran sebelumnya. Namun pemanfaatan DAU, wajib sesuai peruntukkan.
"Sudah bermerk untuk program dan kegiatan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai regulasi. Seperti anggaran pendidikan mencapai 20 persen atau sebesar Rp49 miliar. Peruntukkan untuk membangun infrastruktur pendidikan. Sektor kesehatan sebesar Rp42 miliar, kemudian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp21 miliar. Seluruh alokasi tersebut telah bermerk sehingga peruntukkan tidak untuk kegiatan maupun program lainnya," kata Roni.
Selain itu, ada alokasi anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) mencapai Rp62 miliar, untuk 1.500an orang sesuai jumlah usulan pemerintah daerah.
"Semua anggaran tersebut bermerk. Sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk menggeser anggaran lebih dalam upaya menutup defisit. Kami sangat mendorong pemerintah daerah untuk dapat mencari solusi terbaik, agar kekurangan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan di tahun 2023 ini dapat teratasi," katanya.
Berbagai sektor yang memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) harus dapat didorong untuk optimalisasi sumber penerimaan bagi daerah.
"Kita jangan berkutat dengan capaian PAD sebesar Rp34 miliar saja. Sektor sektor unggulan, diantaranya pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, kesehatan harus terus didorong untuk menghasilkan pendapatan yang akan dapat menutup defisit anggaran," kata Roni pula.
Ia optimistis, pemerintah daerah mampu melakukannya.
"DPRD memberi dukungan dan semangat bagi pemerintah daerah. Termasuk bersama sama mengupayakan agar kelebihan anggaran P3K sekitar Rp22 miliar agar bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya. Mengingat jumlah P3K hanya 1.014 orang. Sehingga ada kelebihan anggaran. Kami menyarankan agar pemerintah daerah berjuang di tingkat pusat, menyurat ke Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta memanfaatkan wakil wakil kita di DPR RI, untuk dapat membantu memperjuangkan anggaran P3K berlebih itu, agar tidak lagi bermerk dan bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan lain menutup defisit anggaran," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Suleman Lakoro mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi defisit anggaran.
"Dukungan DPRD sangat kami harapkan. Kita bahas bersama untuk mengatasinya," katanya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu optimistis program dan kegiatan di tahun 2023 ini dapat berjalan sesuai perencanaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Roni Imran di Gorontalo, Jumat, mengatakan defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp39 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, harus cepat diatasi, agar program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai rencana.
Ia mengingatkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) daerah ini mencapai Rp393 miliar, naik sekitar Rp15 miliar dari tahun anggaran sebelumnya. Namun pemanfaatan DAU, wajib sesuai peruntukkan.
"Sudah bermerk untuk program dan kegiatan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai regulasi. Seperti anggaran pendidikan mencapai 20 persen atau sebesar Rp49 miliar. Peruntukkan untuk membangun infrastruktur pendidikan. Sektor kesehatan sebesar Rp42 miliar, kemudian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp21 miliar. Seluruh alokasi tersebut telah bermerk sehingga peruntukkan tidak untuk kegiatan maupun program lainnya," kata Roni.
Selain itu, ada alokasi anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) mencapai Rp62 miliar, untuk 1.500an orang sesuai jumlah usulan pemerintah daerah.
"Semua anggaran tersebut bermerk. Sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk menggeser anggaran lebih dalam upaya menutup defisit. Kami sangat mendorong pemerintah daerah untuk dapat mencari solusi terbaik, agar kekurangan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan di tahun 2023 ini dapat teratasi," katanya.
Berbagai sektor yang memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) harus dapat didorong untuk optimalisasi sumber penerimaan bagi daerah.
"Kita jangan berkutat dengan capaian PAD sebesar Rp34 miliar saja. Sektor sektor unggulan, diantaranya pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, kesehatan harus terus didorong untuk menghasilkan pendapatan yang akan dapat menutup defisit anggaran," kata Roni pula.
Ia optimistis, pemerintah daerah mampu melakukannya.
"DPRD memberi dukungan dan semangat bagi pemerintah daerah. Termasuk bersama sama mengupayakan agar kelebihan anggaran P3K sekitar Rp22 miliar agar bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya. Mengingat jumlah P3K hanya 1.014 orang. Sehingga ada kelebihan anggaran. Kami menyarankan agar pemerintah daerah berjuang di tingkat pusat, menyurat ke Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta memanfaatkan wakil wakil kita di DPR RI, untuk dapat membantu memperjuangkan anggaran P3K berlebih itu, agar tidak lagi bermerk dan bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan lain menutup defisit anggaran," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Suleman Lakoro mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi defisit anggaran.
"Dukungan DPRD sangat kami harapkan. Kita bahas bersama untuk mengatasinya," katanya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu optimistis program dan kegiatan di tahun 2023 ini dapat berjalan sesuai perencanaan.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023