Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) soal netralitas dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.
"Saya tekankan terkait netralitas kita sebagai ASN dalam pemilu. Tahapan telah bergulir, maka netralitas ASN wajib diperhatikan," kata Gubernur Ismail, di Gorontalo, Selasa.
Ia menggelar rapat pimpinan (rapim) dihadiri seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi.
"Saya minta semua pejabat untuk mengingatkan kepada jajaran di unit kerja masing-masing agar tidak terlibat politik praktis. Tidak saja secara langsung di lapangan tetapi juga dalam menggunakan media sosial," katanya.
Ia pun minta agar diingatkan tetap menjaga netralitas dalam pemilu. "Saya minta tolong diingatkan. Termasuk kepada seluruh staf bapak ibu sekalian untuk tidak melakukan gerakan (politik) baik di media sosial atau secara langsung. Pokoknya diingatkan saja. Kalau toh terjadi dan ASN tetap melakukan, kita sudah mengingatkan dan tentu itu akan dijatuhi hukuman disiplin," kata Ismail.
Selain masalah netralitas ASN, Gubernur Ismail juga tegas soal sanksi disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja yang dibuktikan dengan presensi Siransija. Tidak hadir tanpa keterangan 10 hari berturut turut dan atau 28 hari secara akumulatif diminta untuk diproses pemecatan.
"Bagi mereka yang sudah 10 hari berturut-turut atau akumulasi sudah 28 hari dari Januari hingga Mei, segera diproses untuk penjatuhan disiplin berat. Dari tujuh OPD yang saya kunjungi kemarin itu sudah ada empat staf yang ditemukan, itu yang sudah 10 hari berturut-turut tidak masuk dan atau 28 hari akumulasi tidak masuk kerja," katanya pula.
Staf Ahli Menaker Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik itu juga meminta paparan progres pekerjaan di masing masing OPD. Rapim yang sama, rencananya akan ia gelar sebulan sekali di akhir bulan berjalan.
*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Saya tekankan terkait netralitas kita sebagai ASN dalam pemilu. Tahapan telah bergulir, maka netralitas ASN wajib diperhatikan," kata Gubernur Ismail, di Gorontalo, Selasa.
Ia menggelar rapat pimpinan (rapim) dihadiri seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi.
"Saya minta semua pejabat untuk mengingatkan kepada jajaran di unit kerja masing-masing agar tidak terlibat politik praktis. Tidak saja secara langsung di lapangan tetapi juga dalam menggunakan media sosial," katanya.
Ia pun minta agar diingatkan tetap menjaga netralitas dalam pemilu. "Saya minta tolong diingatkan. Termasuk kepada seluruh staf bapak ibu sekalian untuk tidak melakukan gerakan (politik) baik di media sosial atau secara langsung. Pokoknya diingatkan saja. Kalau toh terjadi dan ASN tetap melakukan, kita sudah mengingatkan dan tentu itu akan dijatuhi hukuman disiplin," kata Ismail.
Selain masalah netralitas ASN, Gubernur Ismail juga tegas soal sanksi disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja yang dibuktikan dengan presensi Siransija. Tidak hadir tanpa keterangan 10 hari berturut turut dan atau 28 hari secara akumulatif diminta untuk diproses pemecatan.
"Bagi mereka yang sudah 10 hari berturut-turut atau akumulasi sudah 28 hari dari Januari hingga Mei, segera diproses untuk penjatuhan disiplin berat. Dari tujuh OPD yang saya kunjungi kemarin itu sudah ada empat staf yang ditemukan, itu yang sudah 10 hari berturut-turut tidak masuk dan atau 28 hari akumulasi tidak masuk kerja," katanya pula.
Staf Ahli Menaker Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik itu juga meminta paparan progres pekerjaan di masing masing OPD. Rapim yang sama, rencananya akan ia gelar sebulan sekali di akhir bulan berjalan.
*
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023