Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya kembali mengingatkan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Menurutnya di Gorontalo, Senin, bahwa sikap netral ASN pada pemilu sangat penting.
"Saya ingatkan seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Saya sangat tegas terkait netralitas kita pada pemilu, sebab tidak ingin ada ASN yang tersangkut masalah," katanya.
Ia mengatakan ketegasan tersebut membuatnya tidak akan pernah bosan untuk mengulang soal netralitas ASN dalam rangka menghadapi Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November nanti.
Ia meminta kepada seluruh ASN untuk menindaklanjuti penegasan tersebut. Apalagi meski telah diingatkan beberapa kali, namun masih ada juga ASN yang melanggar.
Selaku Kepala Daerah, ia mengingatkan pegawainya untuk senantiasa menjaga netralitas dan menjadi ASN yang profesional.
Seluruh ASN Pemprov Gorontalo harus menghindarkan diri dari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, tidak menjadi bagian dari tim pemenangan atau berkontribusi pada pencarian dukungan untuk peserta pemilu tertentu.
"Saya minta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh jajarannya, termasuk tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kita kecolongan karena ada honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) yang menjadi caleg," kata Ismail.
Menyangkut pelanggaran terhadap netralitas ASN pada pemilu, Ismail menegaskan akan ada sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu seluruh ASN wajib melindungi kepentingan publik dengan senantiasa memberikan pelayanan secara objektif.
"Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan partai. Jangan mengungkapkan pilihan kita ke publik. Tidak mengajak bahkan menunjukkan simbol-simbol tertentu," imbuhnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Gorontalo ingatkan sanksi bagi ASN tidak netral dalam pemilu
