Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau menyebut eksistensi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dibutuhkan untuk mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Iskandar pada bimbingan teknis bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi organisasi perangkat daerah (OPD) di aula Panua, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Rabu.
Kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Diskominfotik Provinsi Gorontalo itu dilakukan untuk menggairahkan kembali semangat pelayanan informasi publik di tingkat pemerintah daerah.
PPID Pohuwato diketahui sejak beberapa tahun sempat vakum. Pemprov melakukan pendampingan agar hasil "monitoring" dan evaluasi tahun ini menjadi lebih baik.
Pembenahan dilakukan mulai dari aspek SK Bupati tentang penunjukan PPID di setiap OPD hingga bimbingan teknis untuk menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan melalui uji konsekuensi.
"Oleh sebab itu, atas nama pimpinan dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Kominfo Provinsi dan Pohuwato yang telah membuat kegiatan ini. Eksistensi PPID menjadi penting untuk mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel," katanya.
Kepala Dinas Kominfotik Pemprov Gorontalo Rifli Katili menjelaskan, keterbukaan informasi saat ini tidak saja menjadi domain pers. Individu atau kelompok masyarakat bisa mengakses informasi dan dokumen pemerintah secara langsung untuk kebutuhan nya.
"Misalnya orang minta informasi soal bantuan sosial. Siapa saja penerimanya, persyaratan bagaimana dan lain sebagainya itu adalah dokumen terbuka. Semua orang berhak untuk tahu dan kewajiban ibu bapak untuk memberikan dokumen tersebut," jelas Rifli.
Mengenai pelaksanaan "monitoring" dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan oleh komisi informasi daerah, Rifli menjelaskan ada enam aspek utama yang akan dinilai. Kualitas informasi, jenis informasi dan layanan informasi. Ada juga komitmen organisasi, sarana prasarana dan digitalisasi.
"Enam indikator ini ada turunannya bisa ratusan. Sarana prasarana misalnya, di kantor harus ada 'front office'. Layanan ketika orang cari informasi tidak harus ke bidang bidang. Ada petugas yang melayani," ungkap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Hal itu disampaikan Iskandar pada bimbingan teknis bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi organisasi perangkat daerah (OPD) di aula Panua, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Rabu.
Kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Diskominfotik Provinsi Gorontalo itu dilakukan untuk menggairahkan kembali semangat pelayanan informasi publik di tingkat pemerintah daerah.
PPID Pohuwato diketahui sejak beberapa tahun sempat vakum. Pemprov melakukan pendampingan agar hasil "monitoring" dan evaluasi tahun ini menjadi lebih baik.
Pembenahan dilakukan mulai dari aspek SK Bupati tentang penunjukan PPID di setiap OPD hingga bimbingan teknis untuk menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan melalui uji konsekuensi.
"Oleh sebab itu, atas nama pimpinan dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Kominfo Provinsi dan Pohuwato yang telah membuat kegiatan ini. Eksistensi PPID menjadi penting untuk mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel," katanya.
Kepala Dinas Kominfotik Pemprov Gorontalo Rifli Katili menjelaskan, keterbukaan informasi saat ini tidak saja menjadi domain pers. Individu atau kelompok masyarakat bisa mengakses informasi dan dokumen pemerintah secara langsung untuk kebutuhan nya.
"Misalnya orang minta informasi soal bantuan sosial. Siapa saja penerimanya, persyaratan bagaimana dan lain sebagainya itu adalah dokumen terbuka. Semua orang berhak untuk tahu dan kewajiban ibu bapak untuk memberikan dokumen tersebut," jelas Rifli.
Mengenai pelaksanaan "monitoring" dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan oleh komisi informasi daerah, Rifli menjelaskan ada enam aspek utama yang akan dinilai. Kualitas informasi, jenis informasi dan layanan informasi. Ada juga komitmen organisasi, sarana prasarana dan digitalisasi.
"Enam indikator ini ada turunannya bisa ratusan. Sarana prasarana misalnya, di kantor harus ada 'front office'. Layanan ketika orang cari informasi tidak harus ke bidang bidang. Ada petugas yang melayani," ungkap dia.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023