Bupati Boalemo: PPID penting untuk transparansi pemerintahan

Kabupaten Boalemo (ANTARA) - Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) punya peran penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas jalannya pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Sherman pada bimbingan teknis yang digelar Dinas Kominfotik Pemprov Gorontalo bekerjasama dengan Kominfo Boalemo di Hotel Grand Amalia, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin.

"Pada dasarnya semua informasi tentang penyelenggaraan jalannya pemerintah bersifat terbuka. Masyarakat dapat mengetahui seluas luasnya yang berkenaan dengan jalannya pemerintah," ucap Sherman.

Penjabup menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi penting bukan hanya terciptanya pengawasan tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

"Masyarakat menjadi tahu apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah," ujar Bupati.

Menurut dia, jika penyelenggaraan jalannya pemerintah tidak transparan maka masyarakat menjadi pasif. Tidak ada kritik, unjuk rasa dan ketidakberdayaan masyarakat terhadap aturan dan kebijakan kebijakan pemerintah. Pemerintah akan tertutup dengan segala keburukannya dan tidak tahu apa yang akan terjadi.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo itu berharap PPID bisa aktif kembali memberikan pelayan dokumen dan informasi kepada masyarakat. Ia menyadari selama ini pemerintah terkendala dengan alokasi anggaran yang minimal namun berharap tidak menjadi alasan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bimtek PPID diikuti oleh sekretaris dan satu orang operator dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka dibekali tentang apa itu PPID dan bagaimana keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008.

Diberikan juga materi tentang tata cara menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) serta materi tentang penggunaan aplikasi PPID Kemendagri.

Kegiatan itu diharapkan bisa menggairahkan kembali peran dan fungsi PPID di Boalemo yang sejak tahun 2019 tidak aktif berjalan. Terlebih sebulan ke depan Komisi Informasi Daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi KIP tahun 2023.