Penjabat Gubernur Ismail Pakaya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyeriusi tahapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo.
Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo diharapkan dapat memberikan data-data akurat agar BPK bisa mengetahui kondisi di masing-masing instansi.
"Sudah saya sampaikan kepada teman teman OPD untuk serius memberikan data dan mengawal pemeriksaan ini. Sehingga mereka juga paham terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di masing masing instansi," kata Ismail di Gorontalo, Kamis.
Adapun data-data yang akan diperiksa oleh BPK berkaitan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Waktu pemeriksaan sendiri sudah berlangsung sejak tanggal 19 Oktober 2023 kemarin. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 November 2023 mendatang.
Kepala BPK Gorontalo, Ahmad Lutfi Rachmatullah mengatakan bahwa satu pekan sebelum tanggal 22 November, tim mereka akan menyerahkan temuan-temuan atau catatan kepada OPD masing-masing. Catatan tersebut diharapkan dapat didiskusikan bersama dan memberikan tanggapan klarifikasi.
"Saya minta kepada teman-teman tim untuk menyampaikan catatan-catatannya seminggu sebelum tanggal 22 November. Catatan ini kami serahkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk dibaca dan diberikan tanggapan klarifikasi," ucap dia.
Ia berharap, tanggapan klarifikasi yang diberikan oleh para OPD, relevan dengan catatan yang mereka berikan. Tidak sekadar menggugurkan kewajiban memberi tanggapan balik, karena pada dasarnya Tim Pemeriksa BPK akan mengecek kembali substansi isi klarifikasi.
Lebih lanjut, Lutfi mengatakan bahwa Tim mereka akan selalu berdiskusi dengan para OPD sampai catatan yang mereka beri benar-benar diselesaikan. Sebagai akhir, ia mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk selalu berbicara berdasarkan data, agar segala sesuatu berdasarkan aturan yang ada.
"Jadi kalau kami menggunakan data, maka teman teman-teman OPD juga menggunakan data. Di sini, kita tidak menggunakan logika, sehingga data yang berbicara dan aturan yang berbicara," ungkap dia.
Setelah pemeriksaan di tanggal 22 November nanti, tahapan pemeriksaan BPK Gorontalo akan dilanjutkan pada tanggal 23 November-18 Desember 2023. Pada tahapan ini adalah penyusunan LHP, kemudian penyerahan LHP akan berlangsung pada tanggal 19 Desember 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo diharapkan dapat memberikan data-data akurat agar BPK bisa mengetahui kondisi di masing-masing instansi.
"Sudah saya sampaikan kepada teman teman OPD untuk serius memberikan data dan mengawal pemeriksaan ini. Sehingga mereka juga paham terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di masing masing instansi," kata Ismail di Gorontalo, Kamis.
Adapun data-data yang akan diperiksa oleh BPK berkaitan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Waktu pemeriksaan sendiri sudah berlangsung sejak tanggal 19 Oktober 2023 kemarin. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 November 2023 mendatang.
Kepala BPK Gorontalo, Ahmad Lutfi Rachmatullah mengatakan bahwa satu pekan sebelum tanggal 22 November, tim mereka akan menyerahkan temuan-temuan atau catatan kepada OPD masing-masing. Catatan tersebut diharapkan dapat didiskusikan bersama dan memberikan tanggapan klarifikasi.
"Saya minta kepada teman-teman tim untuk menyampaikan catatan-catatannya seminggu sebelum tanggal 22 November. Catatan ini kami serahkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk dibaca dan diberikan tanggapan klarifikasi," ucap dia.
Ia berharap, tanggapan klarifikasi yang diberikan oleh para OPD, relevan dengan catatan yang mereka berikan. Tidak sekadar menggugurkan kewajiban memberi tanggapan balik, karena pada dasarnya Tim Pemeriksa BPK akan mengecek kembali substansi isi klarifikasi.
Lebih lanjut, Lutfi mengatakan bahwa Tim mereka akan selalu berdiskusi dengan para OPD sampai catatan yang mereka beri benar-benar diselesaikan. Sebagai akhir, ia mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk selalu berbicara berdasarkan data, agar segala sesuatu berdasarkan aturan yang ada.
"Jadi kalau kami menggunakan data, maka teman teman-teman OPD juga menggunakan data. Di sini, kita tidak menggunakan logika, sehingga data yang berbicara dan aturan yang berbicara," ungkap dia.
Setelah pemeriksaan di tanggal 22 November nanti, tahapan pemeriksaan BPK Gorontalo akan dilanjutkan pada tanggal 23 November-18 Desember 2023. Pada tahapan ini adalah penyusunan LHP, kemudian penyerahan LHP akan berlangsung pada tanggal 19 Desember 2023.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023