Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi setempat agar menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Intinya BPKP ini mengevaluasi kemudian menganalisis dan memberikan saran kepada pemerintah," ucap Hamka saat menerima dokumen laporan hasil pengawasan (LHP) tahun 2022 dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat di Gorontalo, Rabu.
Hamka menyebut beberapa program pembangunan infrastruktur yang menjadi penekanan BPKP, di antaranya Bandara Pohuwato di Kabupaten Pohuwato, Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara, termasuk revitalisasi Danau Limboto Kabupaten Gorontalo.
Ia menjelaskan hasil evaluasi tersebut nanti dibahas bersama dengan OPD dan instansi vertikal terkait untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu.
Sementara itu Kepala BPKP Gorontalo, Heru Tarsila menjelaskan, pengawasan BPKP tahun 2022 meliputi tujuh tema, terdiri dari reformasi pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selain itu ada pula tema yang menyangkut ketahanan pangan, pemulihan ekonomi, 'governance, risk, and control (GRC)', agenda pengawasan sesuai ciri khas daerah.
"Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, itu artinya adalah pimpinan saya. Oleh karenanya kami punya kewajiban melaporkan hasil pengawasan kegiatan selama tahun 2022," ujarnya.
Selain kepada gubernur, kata dia, hasil pengawasan tersebut juga disampaikan kepada instansi yang diaudit. "Apa yang sudah kami sampaikan dalam laporan itu wajib ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan," tutur Heru.
