Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Gorontalo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim di Gorontalo, Senin, mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 1.299 PPPK dari berbagai bidang.
"Kegiatan tersebut lebih menekankan pada pendalaman nilai-nilai akhlak yang berorientasi di bidang pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonisasi, loyal, adaptif, serta kolaboratif," ucap dia.
Sofian meminta kepada seluruh peserta orientasi untuk dapat menjadikan kegiatan itu sebagai momentum untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya guna menambah kualitas pemahaman diri.
"Yaitu yang berorientasi di bidang pelayanan, kemudian akuntabel, kolaboratif, dan masih banyak lagi. Tolong dihafal dan dicermati dengan baik, implementasi dengan baik juga di lingkungan kerja yang ditugaskan," ujar Sofian.
Hal itu, menurut Sekda, selaras dengan undang-undang tentang tuntutan bahwa ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi 20 jam pembelajaran. Sementara bagi PPPK memiliki kewajiban sebanyak 30 jam pembelajaran yang tidak dapat dipenuhi oleh daerah.
Sekda mengatakan BPSDM sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mewujudkan pengembangan tersebut dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan, webinar, bimbingan teknis, magang, dan berbagai pelatihan lainnya, yang menggunakan metode belajar digital.
Ia menjelaskan PPPK juga memiliki hak yang hampir sama dengan PNS yakni gaji, tunjangan, dan lain-lain.
Sekda menambahkan bahwa kegiatan itu bertujuan menciptakan kualifikasi para PPPK agar memiliki standar yang sama, serta dapat menyesuaikan diri dengan era transformasi digital dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pemerintahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim di Gorontalo, Senin, mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 1.299 PPPK dari berbagai bidang.
"Kegiatan tersebut lebih menekankan pada pendalaman nilai-nilai akhlak yang berorientasi di bidang pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonisasi, loyal, adaptif, serta kolaboratif," ucap dia.
Sofian meminta kepada seluruh peserta orientasi untuk dapat menjadikan kegiatan itu sebagai momentum untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya guna menambah kualitas pemahaman diri.
"Yaitu yang berorientasi di bidang pelayanan, kemudian akuntabel, kolaboratif, dan masih banyak lagi. Tolong dihafal dan dicermati dengan baik, implementasi dengan baik juga di lingkungan kerja yang ditugaskan," ujar Sofian.
Hal itu, menurut Sekda, selaras dengan undang-undang tentang tuntutan bahwa ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensi 20 jam pembelajaran. Sementara bagi PPPK memiliki kewajiban sebanyak 30 jam pembelajaran yang tidak dapat dipenuhi oleh daerah.
Sekda mengatakan BPSDM sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mewujudkan pengembangan tersebut dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan, webinar, bimbingan teknis, magang, dan berbagai pelatihan lainnya, yang menggunakan metode belajar digital.
Ia menjelaskan PPPK juga memiliki hak yang hampir sama dengan PNS yakni gaji, tunjangan, dan lain-lain.
Sekda menambahkan bahwa kegiatan itu bertujuan menciptakan kualifikasi para PPPK agar memiliki standar yang sama, serta dapat menyesuaikan diri dengan era transformasi digital dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pemerintahan.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024