Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meminta penyelenggara pilkada, untuk menggunakan anggaran dengan cara yang benar dan sebaik-baiknya.
"Pastikan tidak ada penyimpangan dan jaga akuntabilitasnya," tukasnya saat membahas persiapan Pilkada Serentak 2017 di Gorontalo, Selasa.
Pilkada Serentak tahun 2017 akan digelar untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
Wagub juga menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo Muhamad N. Tuli, serta menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Lebih lanjut ia menilai suksesnya perhelatan Pilkada ditentukan oleh tiga faktor, yakni tersedianya anggaran, tidak terjadinya kondisi darurat seperti bencana alam, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga dan terpelihara dengan baik.
Untuk menciptakan kondisi tersebut, wagub mengingatkan penyelenggara pilkada dan seluruh pihak terkait untuk selalu menerapkan aturan tentang pilkada.
Selain itu, lanjutnya, juga penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan internal.
Serta memahami dengan benar kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak penyelenggara, dan menjaga netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
"Mari secara bersungguh-sungguh kita sukseskan Pilkada Serentak tahun 2017. Jangan saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab," tambahnya.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Gorontalo mengatakan jumlah anggaran dalam NPHD untuk penyelenggaraan Pilgub sebesar Rp77,989 miliar.
Dari jumlah itu sebagian besar akan terserap untuk honorarium penyelenggara Pilgub yakni PPK, PPS, PPDP, dan KPPS, yang berjumlah 19.516 orang.
KPU telah menyepakati bahwa untuk efisiensi dan kepatutan, pihaknya tidak mengambil standar honorarium tertinggi yang diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan RI.
"Dari total anggaran tersebut, sebesar 20,452 miliar rupiah dialokasikan untuk KPU Provinsi Gorontalo, dan sisanya untuk seluruh KPU Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Pastikan tidak ada penyimpangan dan jaga akuntabilitasnya," tukasnya saat membahas persiapan Pilkada Serentak 2017 di Gorontalo, Selasa.
Pilkada Serentak tahun 2017 akan digelar untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
Wagub juga menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo Muhamad N. Tuli, serta menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Lebih lanjut ia menilai suksesnya perhelatan Pilkada ditentukan oleh tiga faktor, yakni tersedianya anggaran, tidak terjadinya kondisi darurat seperti bencana alam, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga dan terpelihara dengan baik.
Untuk menciptakan kondisi tersebut, wagub mengingatkan penyelenggara pilkada dan seluruh pihak terkait untuk selalu menerapkan aturan tentang pilkada.
Selain itu, lanjutnya, juga penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan internal.
Serta memahami dengan benar kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak penyelenggara, dan menjaga netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
"Mari secara bersungguh-sungguh kita sukseskan Pilkada Serentak tahun 2017. Jangan saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab," tambahnya.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Gorontalo mengatakan jumlah anggaran dalam NPHD untuk penyelenggaraan Pilgub sebesar Rp77,989 miliar.
Dari jumlah itu sebagian besar akan terserap untuk honorarium penyelenggara Pilgub yakni PPK, PPS, PPDP, dan KPPS, yang berjumlah 19.516 orang.
KPU telah menyepakati bahwa untuk efisiensi dan kepatutan, pihaknya tidak mengambil standar honorarium tertinggi yang diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan RI.
"Dari total anggaran tersebut, sebesar 20,452 miliar rupiah dialokasikan untuk KPU Provinsi Gorontalo, dan sisanya untuk seluruh KPU Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo," tandasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016