Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menilai bahwa jumlah ideal
pegawai negeri sipil (PNS) adalah 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia.
"Rasio idealnya 1,5 persen. Saat ini jumlah PNS 4,5 juta orang, sehingga jumlah idealnya 3,5 juta," katanya dalam Rapat Kerja yang diadakan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kalau saat ini jumlah PNS yang pensiun sebanyak 500.000 orang, maka dibutuhkan 500.000 lagi untuk mencapai jumlah ideal.
Saat ini, dikemukakannya, ada 330.000 PNS yang ditawarkan pensiunan dini agar jumlah ideal itu tercapai.
"Kalau yang pensiun 500.000 orang, tinggal 4 juta PNS, dan 3,5 juta masih dibutuhkan pengurangan 500.000 lagi. Dan, ada 330.000 yang kita tawarkan pensiun dini," ujarnya.
Yuddy mengaku bahwa pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana dan belum dibahas pada rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, wacana tersebut masih dalam tahapan kajian yang selektif untuk nantinya bisa diterapkan atau tidak.
"Kami sudah membuat penilaian berjenjang. Kurang lebih mereka yang tidak produktif itu sasaran rasionalisasi, merumahkan mereka," ucapnya.
Yuddy menjelaskan, kementeriannya sudah membuat penilaian berjenjang kepada para PNS sehingga mereka yang tidak produktif menjadi sasaran rasionalisasi.
PNS yang terkena rasionalisasi tetap mendapat gaji pensiun pada waktunya, namun pemerintah akan lebih efisien karena tidak ada tunjangan kinerja, katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Rasio idealnya 1,5 persen. Saat ini jumlah PNS 4,5 juta orang, sehingga jumlah idealnya 3,5 juta," katanya dalam Rapat Kerja yang diadakan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kalau saat ini jumlah PNS yang pensiun sebanyak 500.000 orang, maka dibutuhkan 500.000 lagi untuk mencapai jumlah ideal.
Saat ini, dikemukakannya, ada 330.000 PNS yang ditawarkan pensiunan dini agar jumlah ideal itu tercapai.
"Kalau yang pensiun 500.000 orang, tinggal 4 juta PNS, dan 3,5 juta masih dibutuhkan pengurangan 500.000 lagi. Dan, ada 330.000 yang kita tawarkan pensiun dini," ujarnya.
Yuddy mengaku bahwa pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana dan belum dibahas pada rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, wacana tersebut masih dalam tahapan kajian yang selektif untuk nantinya bisa diterapkan atau tidak.
"Kami sudah membuat penilaian berjenjang. Kurang lebih mereka yang tidak produktif itu sasaran rasionalisasi, merumahkan mereka," ucapnya.
Yuddy menjelaskan, kementeriannya sudah membuat penilaian berjenjang kepada para PNS sehingga mereka yang tidak produktif menjadi sasaran rasionalisasi.
PNS yang terkena rasionalisasi tetap mendapat gaji pensiun pada waktunya, namun pemerintah akan lebih efisien karena tidak ada tunjangan kinerja, katanya menambahkan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016