Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN)) dorong pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.
"Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur? Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan lebih khusus lagi Kabupaten Penajam Paser Utara," kata Presiden dalam pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin.
Kepala Negara mengatakan bahwa 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Untuk itu, ia menginginkan adanya pemerataan sehingga wilayah-wilayah yang di luar Pulau Jawa juga mendapatkan perputaran ekonominya.
"Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin pemerataan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," kata Presiden.
Selain perputaran ekonomi, Presiden juga mengungkapkan masalah populasi juga menjadi alasan pemindahan ibu kota.
"Populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen persen populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali," ujar Presiden.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin pagi.
Sebelum memulai sidang tersebut, acara diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Presiden Jokowi kemudian memberikan sambutan pembuka mengenai pertama kalinya sidang paripurna diselenggarakan di IKN.
"Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara," kata Presiden Jokowi di ruang sidang Istana Garuda.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Pemindahan ibu kota dorong pemerataan ekonomi di luar Jawa
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur? Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan lebih khusus lagi Kabupaten Penajam Paser Utara," kata Presiden dalam pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin.
Kepala Negara mengatakan bahwa 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Untuk itu, ia menginginkan adanya pemerataan sehingga wilayah-wilayah yang di luar Pulau Jawa juga mendapatkan perputaran ekonominya.
"Kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin pemerataan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya," kata Presiden.
Selain perputaran ekonomi, Presiden juga mengungkapkan masalah populasi juga menjadi alasan pemindahan ibu kota.
"Populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen persen populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali," ujar Presiden.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kaltim, Senin pagi.
Sebelum memulai sidang tersebut, acara diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Presiden Jokowi kemudian memberikan sambutan pembuka mengenai pertama kalinya sidang paripurna diselenggarakan di IKN.
"Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara," kata Presiden Jokowi di ruang sidang Istana Garuda.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Pemindahan ibu kota dorong pemerataan ekonomi di luar Jawa
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024